Tentang PKn

November 9, 2012

Tugas PKn

Dampak Globalisasi

Mei 30, 2010

DAMPAK GLOBALISASI

(Materi PKn Kls XII IA-IS Semester Genap)

 

1. Pengertian Globalisasi

    Globalisasi berasal dari kata globe, yang artinya bola bumi buatan, peta bumi yang bulat seperti bola dunia. Menjadi global artinya secara umum dan keseluruhan, secara bulat, meliputi seluruh dunia. Mengglobal artinya meluas ke seluruh dunia (mendunia). Akhirnya menjadi globalisasi yang artinya proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisme artinya paham kebijakan nasional yang memperlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang layak diperhitungkan, terutama untuk bidang ekonomi dan politik. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.

2. Proses Globalisasi

    Titik awal lahirnya globalisasi, dimulai dengan ditemukannya alat komunikasi dan transportasi modern, seperti telepon,telegrap, radio, televisi, maupun mobil di akhir abad 19, sehingga hal ini memudahkan manusia untuk bergerak, menyampaikan informasi atau sebaliknya dari satu tempat ke tempat lainnya. Ditambah dengan penemuan pesawat terbang, penggunaan satelit komunikasi dan internet untuk mengakses peristiwa di seluruh dunia, maka proses globalisasi berjalan semakin cepat. Terjadilah kontak lansung antar bangsa-bangsa di dunia. Akibatnya tata nilai sosial budaya dari suatu bangsa akan terbawa atau saling mempengaruhi terhadap bangsa lain, tak mungkin dapat dibendung lagi. Inilah yang dinamakan era globalisasi.

    Negara-negara Eropa dan Amerika (negara maju) mendominasi dan mengendalikan proses globalisasi, merekalah yang menjadi barometer peradaban dunia. Globalisasi dengan misi yang menyertainya, nyaris berjalan sesuai dengan kemauannya. 

   1. Pengertian Globalisasi Ekonomi

        Globalisasi ekonomi adalah suatu proses terbentuknya tatanan kehidupan ekonomi yang mendunia dan tidak mengenal batas-batas wilayah. Globalisasi memandang dunia sebagai suatu kesatuan di mana sisi perdagangan dan investasi bergerak menuju pada liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara keseluruhan. Globalisasi menimbulkan pro dan kontra. Yang pro negara-negara maju yang sudah akrab dengan liberalisasi ekonomi, dan yang kontra negara berkembang atau negara miskin, karena dianggap akan menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi antar negara maju dan berkembang (miskin).

   2. Proses Globalisasi Ekonomi

        Instrumen globalisasi ekonomi antara lain negara tanpa batas, liberalisasi ekonomi, dan perdagangan bebas, serta integrasi ekonomi dunia. Dalam sejarah gagasan tersebut telah ada sejak berabad-abad waktu yang lampau. Menurut Wayne Ellwood, proses globalisasi ekonomi sudah dimulai sejak lima abad yang lalu dengan dimulainya era kolonialisme Eropa. Revolusi industri Inggris menghasilkan produk-produk kebutuhan sehari-hari yang berlimpah, untuk itu perlu wilayah pemasaran sehingga merambah ke luar negeri. Adam Smith (1776) mencetuskan perdagangan bebas. Ketika itu pula dimulailah globalisasi ekonomi, praktek kapitalisme, koloniaslisme, dan imperialisme. Muncul pula kelas borjuis (golongan kaya raya) dan kelas proletar (golongan miskin). Menurut teori dialektika dunia kapitalis (borjuis) akan hancur atau akan mengalami revolusi proletar yang akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat. Inilah awal lahirnya cikal bakar faham komunis marxisme yang dikenal dengan ajaran Karl Marx. Sehingga dunia ini terbelah menjadi dua kelompok besar yakni blok liberalis dan blok komunis. Sementara propaganda liberalisasi ekonomi (perdagangan bebas) terus gencar dilakukan oleh negara pendukung, maka setelah PD II terbentuklan GATT (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan), WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), IMF (Dana Moneter Internasional), dan APEC (Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik), termasuk Putaran Uruguay (Uruguay Round). Pada Tahun 1990-an paham komunis mulai runtuh.

Kewarganegaraan

Februari 11, 2010

UJIAN TENGAH SEMESTER ( UTS )
TINGKAT 1 SEMESTER 1 TAHUN AJARAN 2009 / 2010
AKPER BUNTET PESANTREN CIREBON

LEMBAR SOAL

Mata Ajar : Kewarganegaraan
Waktu : 10.00 – 11.20 WIB
Hari,Tanggal : Senin, 16 November 2009
Dosen : Drs. Sri Widodo, M.Pd.

Petunjuk :
1. Tulis nama dan nomor sesuai dengan kartu ujian pada lembar jawaban saudara
2. Tulis mata ajaran/ kode mata ajaran pada lembar jawaban saudara
3. Tidak diperbolehkan mengotori, melipat dan menyimpan lembar soal/ lembar jawaban
4. Berdo’a sebelum dan sesudah mengerjakan soal
5. Pilihlah jawaban yang paling tepat
6. Jika terdapat option 1, 2, 3 dan 4, maka jawablah
A. Bila 1, 2, dan 3 benar
B. Bila 1 dan 3 benar
C. Bila 2 dan 4 benar
D. Bila 4 saja yang benar
E. Bila semua jawaban benar

1. Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu Philein dan Shopia, yang artinya….
a. Cinta akan kebijaksanaan
b. Cinta akan kedamaian
c. Cinta akan kemerdekaan berfikir
d. Berfikir berdasarkan keilmuan
e. Berfikir rasional dan empirik

2. Yang termasuk nilai kerohanian menurut Notonegoro adalah nilai …
a. kebenaran, estetika, moral, material
b. vital, kebenaran, estetika, kebaikan
c. kebenaran, estetika, moral, religius
d. estetika, kebaikan, religius, kenikmatan
e. kebaikan, religius, vital, estetika

3. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak dan normative yaitu …
a. nilai dasar
b. nilai instrumental
c. nilai praksis
d. nilai dasar dan nilai instrumental
e. nilai instrumental dan nilai praksis

4. Bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi cita-cita normative penyelenggaraan Negara, di mana visi atau arah penyelenggaraan berbangsa dan bernegara diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai Pancasila. Hal ini merupakan makna Pancasila sebagai …
a. Ideologi Nasional
b. Identitas Nasional
c. Dasar Negara
d. Tujuan Nasional
e. Konsensus Nasional

5. Makna Pancasila sebagai dasar Negara telah bergeser pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni …
a. sebagai legitimasi kekuasaan
b. sebagai lambang persatuan
c. sebagai slogan bermasyarakat
d. sebagai syarat bernegara
e. sebagai perhiasan hidup

6. Pengakuan yang tulus dari para pendiri negara tentang kemerdekaan yang telah Indonesia peroleh tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yakni …
a. pada alinea pertama
b. pada alinea kedua
c. pada alinea ketiga
d. pada alinea keempat
e. pada alinea pertama dan kedua

7. UU No. 20 / 2003 mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan …
a. di jenjang pendidikan dasar
b. di jenjang pendidikan menengah umum
c. di jenjang pendidikan dasar dan menengah
d. di semua jenjang pendidikan
e. di jenjang pendidikan tinggi

8. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah …
a. memehami Pancasila secara menyeluruh
b. menjadikan warga negara yang peduli terhadap politik
c. menjadikan warga negara yang baik dan mampu mendukung negara
d. menjadikan warga negara yang demokratis
e. menjadikan warga negara yang cerdas dan dinamis

9. Tidak memaksakan kehendak, tidak egois, dan cinta kebersamaan merupakan nilai-nilai Pancasila terutama sila …
a. kesatu
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
e. kelima

10. Hubungan nilai dengan norma adalah …
a. nilai bersumber pada norma
b. nilai dijabarkan dalam norma
c. nilai tidak membutuhkan norma
d. nilai itu abstrak dan normatif
e. nilai sama saja artinya dengan norma

11. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna …
a. Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia
b. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai soaial budaya Indonesia
c. Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai
d. Pancasila dijadikan norma dasar dalam pembentukan tertib hukum
e. Pancasila terlahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia

12. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, konsekuensinya adalah …
a. setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari Pancasila
b. Pancasila dijadikan dasar untuk membedakan yang benar dan yang salah
c. sila pertama Pancasila dijadikan sumber sila-sila lainnya
d. setiap sila Pancasila memiliki makna dan fungsi masing-masing
e. setiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan

13. Secara filosofis demokrasi Indonesia adalah….
a. Demokrasi perwakilan yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
b. Demokrasi yang bersumber dari UUD 45
c. Demokrasi yang mengambil keseimbangan antara budaya barat dan timur
d. Demokrasi yang dikembangkan berdasarkan atas kerakyatan
e. Demokrasi yang diangkat dari nilai-nilai Pancasila

14. Berikut ini merupakan latar belakang Negara-negara modern sekarang ini mempraktekkan demokrasi tak langsung, kecuali….
a. Semakin rumitnya permasalahan
b. Luasnya wilayah Negara
c. Banyaknya permasalahan harus diselesaikan
d. Pengaruh perkembangan politik dunia
e. Bertambahnya penduduk Negara

15. Mengacu kepada pendapat Abraham Lincholm tentang demokrasi, maka esensi demokrasi terletak pada….
a. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
b. Jumlah penduduk yang besar
c. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat
d. Banyaknya partai politik yang ikut pemilu
e. Keberpihakan Negara kepada rakyat

16. Perbedaan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi SDM antara zaman revolusi fisik dengan era pembangunan sekarang ini terletak pada tataran….
a. Nilai dasarnya
b. Nilai instrumennya
c. Nilai praksisnya
d. Nilai dasar dan instrumennya
e. Nilai vitalnya

17. Bila seorang anak dilahirkan dari keturunan bangsa A (ius soli ), kemudian lahir di Negara B (ius sanguinis), maka anak tersebut akan menjadi …
a. apatride d. stelsel aktif
b. bipatride e. stelsel pasif
c. naturalisasi

18. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah …
a. adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara
b. adanya ikatan emosional antara warga negara dengan negara
c. menunjuk pada tempat, berada pada hukum publik
d. menunjuk pada akibat hukum dari statusnya
e. menunjuk pada partisipasi warga negara

19. Ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, diantaranya aspek sosial meliputi …
a. geografi, kependudukan, dan sumber kekayaan alam
b. idiologi dan politik
c. idiologi, politik, sosial budaya dan hankam
d. geografi, kependudukan dan sosial budaya
e. idiologi, kependudukan dan hankam

20. Hubungan antara wawasan nusantara dengan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut …
a. ketahanan nasional pada dasarnya merupakan prasayarat untuk pen –
capaian tujuan wawasan nusantara
b. tanpa ketahanan nasional, wawasan nusantara sebenarnya tidak meli-
ki arti strategis
c. ketahanan nasional merupakan prestasi yang berhasil dicapai untuk
kelangsungan hidup bangsa
d. pencapaian tujuan wawasan nusantara akan menentukan kokohnya
ketahanan nasional
e. keberhasilan konsep wawasan nusantara sekali gus merupakan
keberasilan konsep ketahanan nasional

21. Nagara-negara yang mendasarkan dirinya asas demokrasi konstitusional,
UUD mempunyai fungsi yang khas yaitu….
a. Membatasi partisipasi rakyat dalam pemerintahan
b. Mengatur mekanisme kerja lambaga kekuasaan
c. Memberi landasan yang kuat pada penguasa
d. Memberi jaminan hukum pemerintah
e. Membatasi kekuasaan pemerintah

22.Berdasarkan peta wilayah Indonesia menurut Ordonansi 1939 maka wilayah laut territorial kita adalah sejauh …
a. 13 mil d. 200 mil
b. 3 mil e. 22 mil
c. 12 mil

23. Hakikat wawasan nusantara adalah …
a. cara pandang bangsa Indonesia
b. mewujudkan kesatuan politik dan ekonomi
c. nusantara sebagai kesatuan
d. persatuan bangsa dan kesatuan wilayah
e. sikap waspada terhadap berbagai ancaman

24. Perlunya pengembangan konsepsi dan aplikasi ketahanan nasional dilatar belakangi oleh …
a. kebutuhan akan pertahanan dan keamanan yang tangguh
b. kondisi Indonesia yang sangat luas
c. kemajemukan masyarakat Indonesia
d. semakin kompleknya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan
e. perlunya kerjasama dengan negara lain

25. Hak – hak Asasi Manusia pada awal sejarahnya meliputi …
a. hak hidup, hak milik dan hak kebebasan
b. hak hidup, hak ekonomi dan hak politik
c. hak memiliki sesuatu, hak hidup layak dan hak kemerdekaan
d. hak bebas dari rasa takut, hak berkeyakinan dan hak berpendapat
e. hak untuk melanjutkan keturunan, hak mendapatkan keadilan

26. Negara Indonesia termasuk negara hukum …
a. hukum formal
b. hukum material
c. hukum dalam arti sempit
d. di mana negara hanya pasif
e. hukum klasik

27. Istilah lain dari geopolitik Indonesia adalah …
a. negara hukum
b. wawasan nusantara
c. negara kepulauan
d. ketahanan nasional
e. kedaulatan rakyat

28. Nilai-nilai dasar Pancasila sudah ada sejak …
a. penjajahan Belanda
b. tanggal 1 Juni 1945
c. pidato Mr. Moh Yamin
d. jaman nenek moyang kita
e. berdirinya BPUPKI

29. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Hal ini merupakan kesepakatan kedua dengan dikeluarkannya …
a. Tap MPR No. XVIII / MPR / 1998
b. Tap MPR No. XVII / MPR / 1998
c. Tap MPR No. II / MPR / 1978
d. Tap MPR No. XIII / MPR / 1998
e. Tap MPR No. XVI / MPR / 1998

30. Suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar tingkah laku manusia disebut …
a. nilai d. hukum
b. norma e. politik
c. moral

31. Nilai tentang benar salah disebut …
a. nilai etika
b. nilai estetika
c. nilai logika
d. nilai istrumental
e. nilai vital

32. Landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah SK Dirjen Dikti …
a. No. 267/Dikti/Kep/2000
b. No. 38 / Dikti/Kep/2002
c. No. 43 / Dikti/Kep/2006
d. No. 43 / Dikti/Kep/2005
e. No. 34 / Dikti/Kep/2006

33. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebelumnya bernama …
a. Pendidikan Bela Negara
b. Pendidikan Kewiraan
c. Pendidikan Pancasila
d. Pendidikan Moral Pancasila
e. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

34. Di bawah ini merupakan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang hendak dituju, kecuali …
a. menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara
b. menjadi warga negara yang berani dan mampu mempengaruhi kebijak –
an pemerintah atau kebijakan publik
c. berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan secara
damai
d. memiliki pengertian internasional tentang civil society dan kosmopolit
e. berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat

35. Di bawah merupakan ciri-ciri nilai, kecuali …
a. suatu realitas abstrak
b. bersifat normatif
c. motivator dalam bertindak
d. suatu yang abstrak
e. berlaku relatif

36. Salah satu bentuk pengamalan Pancasila terutama sila ke-3 adalah …
a. mengembangkan toleransi
b. tidak egois
c. cinta kekeluargaan
d. tenggang rasa
e. tidak menonjolkan suku bangsa

37. Norma dimana negara berkuasa memberikan sanksi atau menjatuhkan hukuman disebut …
a. norma hukum
b. norma agama
c. norma moral
d. norma kesopanan
e. norma adat

38. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara adalah …
a. perwujudan jati diri bangsa
b. pembentukan sistem hukum nasional
c. pencerminan nilai-nilai budaya bangsa
d. pembentukan karakter bangsa
e. kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

39. Pengertian kewarganegaraan menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan. Pengertian ini disebut dalam arti …
a. material d. yuridis
b. formil e. terminologis
c. sosiologis

40. Pasal 26 UUD 1945 berisi tentang …
a. ketentuan warga negara
b. persamaan hukum dan pemerintahan
c. kemerdekaan menyampaikan pendapat
d. hak dan kewajiban dalam pembelaan negara
e. hak mendapatkan penghidupan yang layak

41. Ketentuan yang menyatakan bahwa untuk menjadi warga negara suatu negara seseorang tanpa dituntut untuk melakukan perbuatan atau persyaratan tertentu disebut …
a. bipatride d. stelsel pasif
b. naturalisasi e. stelsel aktif
c. apatride

42. Wujud hubungan warga negara dengan negara umumnya berupa peranan, di antaranya meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini disebut …
a. peranan pasif
b. peranan aktif
c. peranan positif
d. peranan negatif
e. hubungan hak dan kewajiban

43. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah …
a. negara kesatuan
b. negara kepulauan
c. negara hukum
d. negara kekuasaan
e. negara demokrasi

44. Di bawah ini merupakan ciri negara hukum formal, kecuali …
a. negara hanya sebagai ‘penjaga malam’
b. tidak turut campur tangan dalam urusan warga negara
c. peranan negara lebih kecil dari pada peranan rakyat
d. hanya sebagai wasit dan pelaksana keinginan rakyat
e. keleluasaan campur tangan dalam kesejahteraan rakyat

45. Yang bukan landasan yuridis negara hukum Indonesia adalah …
a. Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen
b. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
c. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
d. Pasal 33 dan 34 UUD 1945
e. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945

46. Yang termasuk syarat berdirinya negara secara konstitutif adalah …
a. rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain
b. rakyat, pemerintahan, dan wilayah
c. pengakuan dari negara lain
d. rakyat, pemerintahan, wilayah, dan pengakuan negara lain
e. rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain

47. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, sebagai berikut kecuali …
a. adanya persamaan nasib
b. adanya keinginan yang sama untuk merdeka
c. adanya cita-cita yang sama
d. adanya kesatuan tempat tinggal
e. adanya kesatuan kebudayaan

48. Yang bukan bentuk identitas nasional Indonesia adalah …
a. bahasa Indonesia
b. bendera merah putih
c. keanekaragaman budaya
d. semboyan bhinneka tunggal ika
e. konsepsi wawasan nusantara

49. Terjadinya negara Indonesia melalui proses …
a. occupatie
b. revolusi
c. fusi
d. pendudukan
e. penyerahan/pemberian

50. Pengakuan yang tulus dari para pendiri negara tentang kemerdekaan yang telah Indonesia peroleh tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yakni …
a. pada alinea pertama
b. pada alinea kedua
c. pada alinea ketiga
d. pada alinea keempat
e. pada alinea pertama dan kedua

51. Hubungan negara hukum dengan demokrasi adalah …
a. negara hukum pada dasarnya negara demokrasi
b. negara demokrasi hanyalah salah satu ciri negara hukum
c. negara hukum dan negara demokrasi saling membutuhkan
d. negara demokrasi pada dasarnya negara hukum
e. negara hukum sudah tentu negara demokrasi

52. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna …
a. Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia
b. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai soaial budaya Indonesia
c. Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai
d. Pancasila dijadikan norma dasar dalam pembentukan tertib hukum
e. Pancasila terlahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia

53. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Pengertian ini menurut …
a. Lemhanas th 1999
b. GBHN th 1998
c. Wan Usman
d. pengertian secara sederhana
e. pengertian secara etimologis

54. Secara yuridis formal Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam …
a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
b. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998
c. Penjelasan UUD 1945
d. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
e. Visi Indonesia 2020

55. Tujuan ke dalam Wawasan Nusantara adalah …
a. menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional
b. menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa
c. mengembangkan kerja sama dan saling menghormati
d. menjamin persatuan dan kesatuan dalam bidang hankam
e. mewujudkan persatuan dan kesatuan sosial budaya

56. Di bawah ini merupakan manfaat Wawasan Nasional, kecuali …
a. menjadi salah satu sarana integrasi nasional
b. memperkuat kondisi yang memungkinkan upaya memperluas wilayah
c. menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara
d. bertambah luasnya wilayah teritorial Indonesia
e. memberikan potensi sumber daya yang besar bagi kesejateraan rakyat

57. Melalui pendidikan kewarganegaraan mahasiswa diarahkan untuk …
a. memiliki jiwa nasionalisme yang chauvinisme
b. berjiwa toleran dan cinta perdamaian
c. menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
d. menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di era global
e. bersifat profesional disertai kesadaran bela negara

58. Latar belakang yang mendorong kemerdekaan bangsa Indonesia adalah …
a. adanya perbedaan ras dan golongan
b. sikap tidak suka terhadap bangsa barat
c. penderitaan sebagai bangsa terjajah
d. bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya
e. membela keadilan dan kebenaran

59. Di bawah ini merupakan contoh perwujudan kecintaan kepada tanah air, kecuali …
a. melaksanakan tugas negara di daerah terpencil
b. selalu tinggal di tanah air sebagai sumber penghidupan
c. menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar
d. membanggakan karya bangsa sendiri
e. tidak menebang hutan sembarangan

60. Paham kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang tidak chauvinistik, artinya …
a. paham nasionalisme luas
b. paham nasionalisme sempit
c. bangga terhadap hasil karya bangsanya
d. bangga terhadap keunggulan bangsanya
e. tidak menjajah bangsa lain karena bertentangan dengan hak asasi

Resume Materi PKn *

Januari 21, 2010

PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI

(Materi PKn kelas XII IA-IS SMA semester Genap)

1. Pengertian

Pers berasal dari bahasa Belanda, yang artinya menekan atau mengepres. Sedangkan press dari bahasa Inggris dan Amerika. Pers dan press mempunyai arti yang sama yakni menekan atau mengepres. Naskah atau berita yang dimuat di surat kabar atau majalah diartikan sebagai masuk dalam pers. Kata pers atau press berasal dari cara kerja percetakan pada jaman dahulu. Menurut Simorangkir arti pers adalah :

a. pers dalam arti sempit, hanya terbatas pada media cetak

b. pers dalam arti luas, bukan saja menyangkut media cetak tetapi juga media elektronik

2. Fungsi dan Peranan Pers

Secara umum fungsi pers adalah sebagai berikut :

a. Memberi informasi, dengan membaca surat kabar, majalah, tabloid, melihat TV atau mendengarkan radio masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang beraneka ragam, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Mendidik, tulisan yang dimuat pers dapat mendidik masyarakat atau pembacanya dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

c. Memberi control, pers dapat melaksanakan atau memberikan control social dan menyampaikan berbagai kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena besarnya pengaruh pers dalam mempengaruhi opini public dapat dikatakan pers merupakan kekuatan atau pilar ke empat dalam system demokrasi yang patut diperhitungkan setelah legislative, eksekutif, dan yudikatif.

d. Menghubungkan atau menjebatani, sebagai penghubung/jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya, lebih-lebih bila melalui jalur kelembagaan tidak tersalurkan.

e. Memberi hiburan, bukan hal-hal yang lucu saja tetapi dalam arti yang lebih luas lagi, seperti memberi rasa puas, menyenangkan, dan membanggakan.

g. Sebagai lembaga ekonomi.

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, pasal 6 bahwa peranan pers nasional adalah :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

b. menegakkan demokrasi, supremasi hukum, dan HAM serta menghormati kebhinnekaan

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3. Masyarakat Demokrasi

Secara umum demokratis bermakna bahwa segala sesuatu dalam masyarakat itu dilakukan dari, oleh, dan untuk semua anggotanya. Semua dilakukan berdasarkan aturan hukum yang disepakati.

Ciri-ciri pemerintahan negara yang menganut rule of law :

a. melindungi atau menjamin hak asasi warga negara

b. mempunyai perwakilan rakyat yang representative

c. anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis

d. adanya pendidikan kewarganegaraan (civics education )

e. masa jabatan pemegang pemerintahan dibatasi oleh periode tertentu

Pers dalam menyampaikan informasi tidak akan dilakukan secara vulgar dan sebebas-bebasnya, tetapi dengan memperhatikan asas kelaziman informasi, yaitu asas praduga tak bersalah dalam berita kasus pidana. Contoh pemberitaan nama tersangka ditulis inisialnya saja, korban atau pelaku kejahatan ditampilkan dalam bentuk agak dikaburkan atau tertutup matanya. Semua itu dalam rangka jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DPR yang representative, artinya yg benar-benar mencerminkan sebagai wakil rakyat, suaranya akan didengar dan diketahui oleh masyarakat melalui pers.

Ciri-ciri masyarakat demokratis :

a. sikap hidup warganya terbuka

b. kritis terhadap informasi

c. tidak mudah terprovokasi

d. memiliki sikap tenggang rasa dalam kebersamaan

e. menghargai nilai-nilai kemanusiaan

4. Pers dalam Masyarakat Indonesia yang Demokratis

a. Sistem Pers Komunis

Sistem ini berlaku di Eropa Timur, terutama sebelum runtuhnya Uni Soviet, seperti Rusia, Bulgaria, Cekoslovakia, dan RRC. Di sini pers berfungsi sebagai sarana propaganda dan alat perjuangan faham komunis. Beritanya mencerminkan nilai-nilai komunisme. Pers dikelola dan dimodali oleh pemerintah atas nama negara. Kebebasan pers tidak ada, kontrol sosial sangat kecil sekali. Jadi dalam sistem ini pers relatif bersifat otoriter.

b. Sistem Pers Liberalis

Hak kebebasan pers  benar-benar dijamin keberadaannya selaras dengan paham liberalisme, tulisannya bahkan kadang-kadang berbeda dengan kepentingan masyarakat atau pemerintah. Pemodal pers bisa dari pemerintah atau swasta, atau dari keduanya. Kontrol sosial benar-benar berlaku bebas, seperti kritik-kritik tajam baik ditujukan kepada perseorangan, lembaga, maupun pemerintah. Sistem ini berlaku di Australia, Inggris, dsb.

c. Sistem Pers Kapitalis

Perkembangan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dengan liberalisme, namun dalam sistem pers terdapat perbedaan. Keberadaan pers di negara kapitalis berfungsi mendukung kelangsungan hidup idiologi kapitalis tsb.  Individualisme dijunjung tinggi, hal ini memunculkan kebebasan mengembangkan usaha sendiri/swasta, sehingga mampu bersaing secara bebas ( free fight liberalism ). Dalam bidang usaha/ekonomi berlaku homo homini lupus yakni yang kuat dapat bertahan hidup, dan yang lemah akan kalah dan mati, demikian pula pers. Di sini pers diselenggarakan pihak swasta pemilik modal sehingga pemerintah sulit mengontrol pers. Pers berfungsi sebagai media bisnis dan strategis. Contoh sistem pers Amerika Serikat.

d. Sistem Pers Bertanggung jawab

Sistem pers ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial dan bahwa setiap manusia melekat pada dirinya hak asasi yang tidak bisa dilaksanakan dengan mutlak.

1) Pers dan Masyarakat Saling Membutuhkan, pers butuh pembaca sebagai sumber pemasukan baik dari iklan maupun pemasaran, masyarakat butuh informasi dan juga penyebaran informasi. Kewajiban dan tanggung jawab pers tercantum dalam kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia, juga undang-undang pers dan peraturan hukum lainnya.

2)  Hak Jawab atas Suatu Berita, hak jawab adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan pada sebuah atau beberapa penerbitan. Hak jawab ini ditujukan kepada media yang merugikan seseorang agar memuat bantahan dari mereka yang dirugikan. Tentang hak jawab, pasal 4 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa setiap pemberitaan yang ternyata tidak benar harus dicabut atau diralat, dan pihak yang dirugikan wajib diberi kesempatan untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud.

3)   Hak Tolak, hak tolak disebut juga hak ingkar wartawan. Hak tolak tidak berlaku dalam kaitannya dengan hal-hal yang membahayakan kepentingan negara. Hak tolak jika ada orang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa, biasanya yang bersangkutan penasaran ingin tahu sumber berita itu dan siapa yang membocorkan informasi itu melalui media massa. Kemudian orang yng merasa dirugikan tadi menghubungi media massa yang memuat berita itu untuk mengetahui sumber beritanya. Pihak redaksi tidak bersedia memberitahukannya, karena wartawan mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, seperti nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya. Hak tolak juga dimiliki oleh profesi lainnya seperti dokter, rohaniwan, dan notaris ( pasal 120 / 2  KUHP ) ”Dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”

5. Perkembangan Pers di Indonesia

Pada tanggal 7 Agustus 1774 terbit surat kabar pertama ”Bataviasche Novelles en Politique Raisonemnetan”.  Muncul beberapa surat kabar berbahasa Melayu, Slompet Melajoe, Bintang Soerabaja (1861), dan Medan Prijaji (1907). Surat kabar Tionghoa pertama kali muncul adalah Li Po (1901), kemudian Sin Po (1910).

Koran pertama yang menyiarkan teks Proklamasi Kemerdekaan dan Maklumat Komite Nasional Indonesia adalah ”Soeara Asia” (18 Agustus 1945).  Berita ini oleh Jepang diperintahkan dicabut tetapi redaksinya membangkang dan akhirnya berita itulah yg menggelorakan semangat kemerdekaan di tanah air.

Sesudah itu surat kabar nasional yang memuat teks proklamasi adalah ”Tjahaja” (Bandung), ”Asia Raya”(Jakarta), ”Asia Baroe” (Semarang), dan ”Soeara Asia”(Surabaya).  Pada tanggal 22 Agustus 1945 semua surat kabar nasional memberitakan pengumuman resmi penguasa militer Jepang di Indonesia mengenai penyerahan kekuasaan secara resmi dari tangan Jepang.

Sejalan dengan perkembangan politik dan letatanegaraan Indonesia, dunia pers kita mengalami berbagai sistem :

a. Tahun 1945 – 1956  dianut sistem pers liberal dengan demokrasi liberal

b. Tahun 1956 – 1960  dianut sistem pers otoriter dengan demokrasi terpimpin

c. Tahun 1960 – 1965  dianut sistem pers quasi komunisme markisme dalam pemerintahan

Dalam masa pemerintahan Orde Baru berlaku sistem pers :

a. Tahun 1967 – 1975  dianut sistem pers Indonesia yang bebas (hanya 8 tahun)

b. Tahun 1975 – 1997  dianut sistem pers otoriter (terjadi pemusatan politik )

Di masa Reformasi (pasca orde baru) :

–         pers mengalami kebebasan

–         kehidupan politik diwarnai multi partai seperti halnya dalam demokrasi liberal

–         sistem perijinan dicabut sehingga semua orang berhak menerbitkan media massa

–         bahkan pada masa Gusdur departemen penerangan dihapus dengan alasan pers harus melaksanakan swakelola karena pers merupakan milik publik sehingga publiklah yang mengatur pers itu sendiri.

Sistem pers yang ideal adalah yang didasarkan pada sistem idiologi dan kultur kebudayaan sendiri, yaitu Pancasila. Sistem Pers Pancasila adalah sistem yang bebas dan bertanggung jawab (kebebasan yang disertai pertanggungjawaban sosial)

Fungsi dan peran pers di negara Pancasila :

a. sebagai media penyampai informasi yang efektif

b. sarana komunikasi dan penyampai informasi yang bertanggung jawab

Berita yang ideal ialah :

1. bersumber pada fakta yang benar dan disusun secara wajar

2. tidak didramatisasi sehingga dapat menyusahkan sumber berita, kesimpangsiuran, bahkan konflik sosial

3. beritanya obyektif, enak dibaca oleh semua pihak.

6. Kode Etik Jurnalistik dan Asas-asasnya

Etika dan hukum belum otomatis menjamin terwujudnya pers yang tanpa cela, pengelola pers juga membutuhkan profesionalisme.  Kode etik adalah norma yang berlaku dan disepakati dalam suatu profesi tertentu.  Kode Etik Jurnalistik PWI ialah suatu kode etik profesi wartawan Indonesia yang harus dipatuhi. Hukum ialah seperangkat aturan yang dibuat, disahkan, serta dikeluarkan dan dipaksakan berlakunya oleh negara, mengikat secara hukum kepada semua warga negara dan dikenai sanksi bagi pelanggarnya.

Perbedaan Kode Etik dan hukum :

No Aspek Kode etik Hukum
1 Sanksi bagi pelanggarnya Mengatur tanpa disertai sanksi yang konkret bagi pelanggarnya (sanksi bersumber dari nurani pelaku pelanggaran) Mengatur dan mempunyai sanksi konkret dan tegas dan diatur dalam UU (hukuman fisik)
2 Daya jangkauan Terbatas pada kalangan tertentu saja, norma yang berlaku khusus di kalangan profesi tertentu Berlaku dan mengikat semua warga negara (hukum yang bersifat publik)
3 Prosedur pembuatannya Diputuskan oleh pranata (organisasi profesi) yang bersangkutan sesuai aturan organisasi. Dibuat oleh organ negara yang diberi wewenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

7. Asas-asas Kode Etik Jurnalistik PWI

a. asas profesionalistas

1) tidak memutarbalikkan fakta, tidak memfitnah

2) berimbang, adil dan jujur

3) mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum

4) mengetahui teknis penulisan yang tidak melanggar asas praduga tak bersalah serta

tidak merugikan korban kesusilaan

5) mengetahui kredibilitas nara sumber

6) sopan dan terhormat dalam mencari berita

7) tidak melakukan plagiat

8) meneliti semua kebenaran bahan berita terlebih dahulu

9) tanggung jawab moral besar ( mencabut sendiri berita yang salah walaupun tanpa

ada permintaan.

b. asas nasionalisme

1. prioritas kepentingan umum, mendahulukan kepentingan nasional

2. pers bebas mengkritik pemerintah sepanjang hal itu untuk kepentingan nasional

3. mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara

4. memperhatikan keselamatan keamanan bangsa

5. memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa

c. asas demokrasi

1. pers dapat berisi promosi tetapi pers tidak boleh menjadi alat propaganda

2. harus cover both side

3. harus jujur dan berimbang

d. asas religius

1. dalam pemberitaannya tidak boleh melecehkan agama

2. menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain

3. beriman dan bertakwa

8. Kode Etik Periklanan

a. publikasi reklame dengan maksud memperkenalkan / memberitahukan sesuatu melalui media massa ( pers )

b. harus bersifat membangun, bermanfaat, bermoral

c. harus melindungi hak dan kehormatan publik

d. 1. iklan ditolak atau dibatalkan karena :

1) tidak jujur, menipu, menyesatkan, dan merugikan baik secara moral maupun umum

2) melanggar hukum

3) merusak pergaulan, kepribadian, dan martabat seseorang

4) merusak kepentingan nasional

5) bertentangan dengan kode-kode profesi golongan lain

6) iklan politik yang destruktif

2. dijamin tidak bocor sebelum dimuat

3. diutamakan iklan yang mengabdi kepada kepentingan umum

4. diwajibkan meralat kembali iklan yang salah pasang

5. mencabut iklan-iklan dengan alamat palsu dengan itikad tidak baik

e. harus jelas ditandai dengan kata-kata ”Ini adalah iklan”

f. pers berhak menolak iklan yang menyalahi penerbitan pers dan kode etik periklanan ini

g. pemasangan iklan harus dengan persetujuan pemasang iklan ybs.

h. 1. perusahaan pers mengenal adanya biro iklan dan kolportir

2. biro iklan harus mendapat pengakuan dari organisasi pers ybs. dan kolportir oleh satu

atau lebih perusahaan surat kabar

i. pengawasan penataan iklan dilakukan oleh dewan kehormatan SPS .

9. Upaya Pembinaan Pers yang Bebas dan Bertanggung jawab

Pers dipegang/dikuasai pemerintah cenderung membela kepentingan penguasa dan melanggar hak asasi manusia warga negaranya. Pers bebas tak terkendali mengarah terbentuknya pers liberal dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (persaingan bebas)

Oleh karena itu di Indonesia ada upaya-upaya dan pembatasan-pembatasan untuk mengendalikan agar pers tidak terlalu bebas atau kebebasan yang berlebihan, antara lain dengan cara :

a. Pembuatan Undang-undang Pers

Setiap undang-undang bertujuan mengatur hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam dunia pers pihak-pihak yang berkepentingan adalah pemerintah, rakyat (warga masyarakat), dan para pengelola pers. Pers di Indonesia adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab (free and responsible press).

Pada masa orde lama pers dikuasai pemerintah, pada masa orde baru, pada awalnya ada kebebasan pers tetapi lama-lama mengarah kepada pers yang dikuasai pemerintah. Pada masa reformasi, pers mengalami perubahan yang mendasar dalam wujud deregulasi menuju kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Dengan UU No.40 th 1999 tentang Pers, dan UU No.32 th 2002 tantang Penyiaran, kini keberadaan pers semakin terjamin.

b. Memfungsikan Dewan Pers sebagai Pembina Pers Nasional

Dewan Pers mempunyai tugas dan tanggung jawab membina kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab serta kemajuan pers Indonesia. Profesionalisme wartawan ditingkatkan, dan kode etik dijadikan acuan dalam kerja pers dan kewartawanan. Pers yang tidak mengindahkan dua hal tersebut akan langsung berhadapan dengan masyarakat di negara hukum yang demokratis ini.

c. Penegakan Supremasi Hukum

Pemberdayaan masyarakat untuk memahami hukum dan hak asasi manusia dinilai sangat penting, sehingga dukungan terhadap penegakan supremasi hukum dan kepercayaan pada pemerintah semakin kuat, termasuk dalam kaitannya dengan kehidupan pers akan sangat membantu perkembangan pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab.

d. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Rakyat akan Hak-hak Asasi Manusia.

Pers yang tidak  sejalan dengan kesadaran tersebut akan semakin ditinggalkan masyarakat pembacanya. Informasi yang benar, santun, dan menarik  menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan berperadaban.

10. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa

Contoh bentuk penyalahgunaan tsb :

1) penyiaran berita/informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik

2) peradilan oleh pers (trial by press)

3) membentuk opini yang menyesatkan

4) bentuk tulisan/siaran bebas yang bersifat provokatif

5) pelanggaran terhadap ketentuan UU Hukum Pidana

– delik penghinaan presiden dan wakil presiden

– delik penyebar kebencian

– delik penghinaan agama

– delik kesusilaan/pornografi

6) iklan yang menipu

11. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa bagi Pribadi, Masyarakat, Bangsa, dan Negara

a. Bagi Kepentingan Pribadi

Nama baik seseorang bisa dirugikan dengan adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi. Terkadang walaupun informasi itu sudah diralat, hal itu tidak cukup berpengaruh untuk mengubah nama baik seseorang yang telah tercemar.

b. Bagi Kepentingan Masyarakat

Masyarakat dapat tertipu karena mendapat informasi yang gak benar dan terpengaruh walaupun informasi itu gak benar karena hal itu diinformasikan secara besar-besaran dan berulang-ulang. Masyarakat tdk mendapatkan informasi yang seimbang.

c. Bagi Kepentingan Bangsa dan Negara

Pengungkapan kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara dilakukan dengan sangat tajam melebihi kewajaran tentu akan merugikan bangsa dan negara, terlebih jika tulisan itu tidak berdasarkan fakta yang benar. Hal semacam ini akan menimbulkan dampak seperti berikut :

1) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang karena tidak   percaya terhadap pemerintah. Akhirnya sikap dan partisipasi masyarakat akan menurun.

2) Kepercayaan Luar Negeri luntur. Akhirnya minat kerja sama juga menurun, selanjutnya akan menyulitkan bangsa kita di forum internasional. Lebih parah rakyat menjadi terabaikan kesejahteraannya dan kurang terpenuhi kebutuhan pokok rakyat

Tugas :

1. Deskripsikan fungsi dan peranan pers dalam masayakat Indonesia !

2. Sistem pers manakah yang pernah berlaku di Indonesia? Diskripsikan jawabanmu !

3. Berikan lima perbedaan antara pers liberalis dengan pers komunis !

4. Apakah sanksi bagi wartawan yang salah menulis dalam pemberitaan ? Apa alasannya !

5. Deskripsikan bagaimana sistem pers di Indonesia sesudah era reformasi saat ini !

6. Mengapa pers pada masa penjajahan Belanda dan Jepang kurang berkembang ? Alasannya?

7. Berikan penjelasanmu mengapa pers di Indonesia mengikuti asas bebas dan bertanggung jawab sosial ?

8. Deskripsikan kondisi pers di masa orde baru dan di masa reformasi !

9. Berikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut UU No. 9 Th 1998 !

10. Deskripsikan lima alasan mengapa penulisan berita di media massa harus mengindahkan kode etik jurnalistik !

Resume Materi PKn SMA

Januari 21, 2010

Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

(Materi PKn klas XI IA-IS SMA Semester Genap)

A.  Kerja Sama Internasional

1.   Latar Belakang dan Pengertian

Hukum internasional didasarkan atas pemikiran bahwa adanya masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang merdeka, sederajat dan berdaulat. Kehidupan negara-negara itu mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Karena itu mereka saling bekerja sama dalam hubungan internasional. Demikian juga bangsa Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dalam berbagai bidang, baik dalam ruang lingkup bilateral, regional, maupun multilateral.

2.   Perlunya Kerja Sama Internasional

Masalah-masalah yang dialami suatu negara belum tentu bisa diatasi sendiri tetapi akan melibatkan banyak negara untuk merasa ikut bertindak dan membantu memecahkannya karena mereka menganggap bahwa masalah itu sudah menjadi bagian dari masalah global. Contoh masalah kebakaran hutan yang pernah terjadi di Indonesia, yang dampaknya dirasakan pula oleh negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Philipina, Thailand, bahkan Jepang. Negara-negara tersebut dengan penuh kepedulian membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan di Indonesia. Akibat yang lebih dasyat  apabila sampai merusak lapisan ozon. Masalah global selalu timbul siring dengan perkembangan dunia.

Faktor yang mendorong berkembangnya masayarakat dunia :

1) perkembangan iptek

2) perkembangan ekonomi pasar

3) tenaga kerja yang mahal

4) kebutuhan negara industri mengenai ekositem dunia

Kerja sama internasional senantiasa diarahkan untuk kepentingan dan pembangunan di negaranya masing-masing serta kawasan sekitarnya.

B.    Tahap-tahap Perjanjian Internasional

1.   Pengertian perjanjian Internasional

Melalui perjanjian internasional, masyarakat internasional mendasarkan kerja sama, mengatur kehidupan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan di antara mereka guna kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Definisi Perjanjian Internasional menurut :

1) Mochtar Kusumaatmadja

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian antar subyek hukum internasional, negera dengan negara, negara dengan organisasi internasional, oeganisasi internasional dengan organisasi internasional, tahta suci dengan negara-negara dsb.

2) Oppenheim-Lauterpacht

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara negara. Dalam hal ini subyek hukum internasional hanyalah negara.

3)  G. Schwarzenberger

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subyek-subyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral.

4)  Konvensi Vina tahun 1969

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.

5)  Indonesia mengacu kepada UU No. 37 Th 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.  Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik.

UU No. 24 Th 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

6) Kesimpulan

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat antara subyek-subyek hukum internasional yang satu dengan subyek-subyek hukum internasional yang lainnya, adanya persetujuan dan penyesuaian kehendak yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan internasional.

2.   Istilah-istilah dalam Perjanjian Internasional

a. Traktat (Treaty)

Secara umum treaty mencakup segala bentuk persetujuan internasional, secara khusus treaty merupakan perjanjian yang paling penting dan sangat formal dalam urutan perjanjian. Dalam bhs Indonesia treaty lebih dikenal dengan istilah perjanjian internasional.  Contoh perjanjian internasional persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara tanggal 24 Februari 1976.

b.  Konvensi (Convention)

Makamah Internasional menyebutnya international convention sebagai salah sumber hukum internasional. Convention dan treaty sama mencakup pengertian perjanjian internasional secara umum. Convention digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral. Contoh : Konvensi Jenewa th 1949 tentang Perlindungan Korban Perang, Konvensi Wina Th 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Th 1963 tentang Hubungan Konsuler, Th 1963 tentang Perjanjian Internasional, dan Konvensi Jenewa Th 1958 tentang Hukum Laut.

c.  Persetujuan (Agreement)

Secara umum pengertian agreement mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada traktat dan konvensi.

d.  Piagam (Charter)

Charter digunakan sebagai perangkat internasional dalam pembentukan (pendirian) organisasi internasional. Dari istilah Magna Charta (1251). Contoh : United Nations Charter ( Piagam PBB) Th 1945.

e.  Protokol ( Protocol )

Istilah perjanjian internasional yang materinya lebih sempit daripada treaty atau convention. Hanya sebagai tambahan dari perjanjian utamanya.

f.   Deklarasi (Declaration)

Perjanjian yang berisi ketentuan umum bagi para pihak yang berjanji. Hanya berisi prinsip-prinsip dan pernyataan-pernyataan umum. Contoh : Deklarasi ASEAN (1967), Universal Declaration of Human Right (1948).

g.  Final Act

Final Act, dokumen yang berisi ringkasan laporan sidang suatu konferensi; perjanjian/ konvesi yang dihasilkan han harapan. Contoh Final Act GATT tahun 1994.

h.   Arrangement

Arrangement, perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk.  Contoh Arrangement Studi Kelayakan Proyek.

i.    Modus Vivendi

Modus Vivendi, suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan peraturan yang tetap dan terperinci.

j.    Pakta (Pact)

Pakta, perjanjian internasional yang khusus.

3. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

1) Tahap Perundingan (Negotiation)

Perjanjian internasional dapat dilakukan oleh negara, menurut hukum internasional yang dimaksud negara adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Negara bagian di negara federal tidak mempunyai wewenang untuk itu. Namun adakalanya negara bagian diberi wewenang oleh konstitusi federal negara yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian internasional.  Berdasarkan Konvensi Vina 1969 tentang Perjanjian Internasional, perundingan internasional dapat diwakili oleh pejabat yang sah (yang telah diberi surat kuasa penuh (full powers), untuk mengadakan perundingan, menerima atau mengesahkan naskah perjanjian maupun persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian tersebut. Surat kuasa tidak berlaku bagi kepala negara/kepala pemerintahan, menteri luar negeri, duta besar atau wakil-wakil yang diyunjuk untuk mewakili negara. Di Indonesia selain presiden dan menteri luar negeri, surat kuasa umumnya diberikan oleh menteri luar negeri.

2) Tahap Penandatangan ( Signature )

Setelah perundingan selesai dan menghasilkan kesepakatan, maka tahap berikutnya adalah penerimaan atau penandatanganan naskah perjanjian. Untuk perjanjian multilateral digunakan ketentua 2/3 suara dari jumlah peserta, kecuali menentukan lain. Untuk perjanjian bilateral harus diterima secara bulat (mutlak) oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada prosedur pengesahan naskah, maka pengesahan naskah dapat dilakukan dengan penandatanganan, saat itu pula perjanjian mulai berlaku. Dapat juga dilakukan pertukaran surat-surat atau naskah (exchange of letters), dengan menyatakan terikat pada perjanjian.

3. Tahap Pengesahan ( Ratification )

Ratifikasi berasal dari bahasa Latin, ratificare yang artinya pengesahan (confirmation) atau persetujuan (approval). Ada dua pengertian ratifikasi 1) persetujuan secara formal terhadap perjanjian, 2) persetujuan terhadap rencana perjanjian itu agar menjadi suatu perjanjian. Naskah yang sudah ditandatangi itu dibawa ke masing-masing negara untuk dipelajari mengenai subtansi dan prosedurnya. Jika persyaratan itu sudah dipenuhi maka negara dengan persetujuan badan perwakilan rakyat (parlemen) menguatkan/mengesahkan/meratifikasi perjanjian yang telah ditandatangi. Dasar hukum nasional tentang ratifikasi terdapat dalam Pasal 11 UUD 1945 dan Perubahannya. Tujuan dilakukan ratifikasi yaitu untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara peserta guna mengadakan peninjauan serta pengamatan secara seksama, apakah negaranya dapat terikat oleh perjanjian itu atau tidak (tidak bertentangan dengan kepentingan umum).

perundingan               penerimaan naskah/        penandatangan            pengesahan

persetujuan                      naskah                         naskah

C. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

1. Latar Belakang Politik Luar Negeri Indonesia

Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah kelahirannya dan perkembangan nasional serta internasional. Kemerdekaan yang kita peroleh harus dijaga, dipertahankan, dan diisi dengan pembangunan. Dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam negeri, adanya gerakan ekstremis, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, serta adanya gerakan separatisme. Dari luar negeri, adanya kekuatan asing yang ingin menguasai Indonesia, adanya bipolarisme dan multipolarisme politik internasional yang dapat mengganggu stabilitas nasional, regional, dan internasional. Atas dasar itu pada tanggal 2 September 1948 Wapres Moh. Hatta menyampaikan keterangan politik luar negeri Indonesia kepada BP KNIP. ”Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, yaiut Indonesia merdeka seluruhnya.”

Selain itu ada faktor penting yng ikut menentukan perumusan politik luar negri Indonesia :

a.  Posisi Geografis, adanya posisi silang, antara dua samudra dan dua benua ..

b. Penduduk, jumlah penduduk yang besar dan potensial sebagai tenaga yang efektif akan menjadi modal dasar pembangunan. Bagamana SDM Indonesia ?

c.  Kekayaan Alam, kekayaan alam yang kita miliki harus dikelola dengan baik .

d.  Militer,  TNI sebagai kekuatan pertahanan senantiasa ditingkatkan profesionalitasnya

e. Perkembangan situasi Internasional, adanya kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, konflik regional, konfik internasional dsb.

f.  Kualitas Diplomasi, bagaimana mempersiapkan, merekrut dan mendidik tenaga diplomat yang handal dan profesional sehingga dapat melindungi kepentingan nasional dan dapat mewakili Indonesia di forum-forum internasional.

2.  Landasan dan Pengertian Politik Luar Negeri Indonesia

a.  Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Landasan ideal Pancasila, landasan kostitusional/struktural UUD 1945, dan landasan operasional Tap MPR tentang GBHN, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri , Keppres, Peraturan Menteri.

b.  Pengertian Politik Luar Negeri

Menurut Sumpena Prawirasaputra, politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya, yang merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata untuk mengabdi kepada kepentingan nasional.

Menurut UU No. 37 Tahun 1999, politik luar negeri adalah kebijakan, sikap dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, serta subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Prinsip-prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif :

Bebas, bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasionalnya. Aktif, aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, ketertiban dunia, serta menciptakan keadilan sosial.

3.  Pokok-pokok da Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

a. Pokok-pokok politik luar negeri bebas aktif :

1) Negara Indonesia menggunakan politik damai

2) Negara RI bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghormati

3) Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional

4) Berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional

5) Membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dg berpdoman pd piagam PBB

b. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Menurut Mohammad Hatta, tujuan politik luar negeri kita adalah  :

1) Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara

2) Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.

3) Meningkatkan perdamaian internasional

4) Meningkatkan persaudaraan segala bangsa

4. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Menurut GBHN 1999-2004 arah kebijakan hubungan luar negeri Indonesia adalah ..

1) menitikberatkan pada solidaritas negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan, kerja sama internasional

2) melakukan perjanjian kerja sama harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat

3) meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri

4)meningkatkan kualitas diplomat guna mempercepat pemulihan ekonomi

5) meningkatkan di segala bidang dalam menghadapi perdagangan bebas (AFTA, APEC, dan WTO)

6) memperluas perjanjian ekstradisi serta memperlancar hubungan diplomat

7) meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga (ASEAN)

Hal lain yang penting adalah kebijakan penegakkan dan kepastian hukum, pembangunan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta penanganan isu yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Dalam kontek global, Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional serta berbagai kerjasama dalam membina persahabatan antar bangsa serta tujuan lain yang telah ditetapkan dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam piagam PBB.

D. Fungsi Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik    Duta Besar RI, Perutusan Tetap RI

Perwakilan Indonesia          Berkedudukan di ibu kota negara penerima atau kedudukan or-

ganisasi internasional, dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa

Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden atau

Menteri Luar Negeri.

Perwakilan konsuler       Konsulat Jendral RI, Konsulat RI

Berkedudukan di wilayah negara penerima, dipimpin oleh se-

orang Konsul Jendral atau Konsul yang bertanggung jawab se-

cara operasional kepada Duta Besar LBBP yang membawahi –

nya. Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah

Duta Besar LBBP, bertanggung jawab langsung kepada Menlu

Tugas : mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional, serta melindungi WNI, badan hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan diplomatik sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri RI, perundang-undangan nasional, hukum serta kebiasaan internasional.

Fungsi Perwakilan Diplomatik :

1. Peningkatan dan pengembangan kerja sama di negara penerima/organisasi internasional

2. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama WNI di luar negeri

3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum kepada WNI

4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi kondisi negara penerima

5. Konsuler dan protokol

6. Pembuatan hukum untuk a.n. Negara dan Pemerintah RI dengan negara Penerima

7. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal

Perwakilan , komunikasi dan persandian

8. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik RI di luar negeri :

1. Unsur pimpinan, yakni Duta Besar LBBP atau Wakil Tetap RI, dan Kuasa Usaha Tetap.

Kedua unsur ini disebut Perwakilan Diplomatik

2. Unsur pelaksana, yakni Pejabat Diplomatik, dan Atase Pertahanan dan/atau Atase

Teknis pada perwakilan Diplomatik tertentu.

3. Unsur penunjang, yakni Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan

Diplomatik

Pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan Diplomatik atau Perwakilah Konsuler di negara lain atau pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres). Pelaksana Keppres tersebut dilakukan oleh Menlu. Pengangkatan Konsul Jendral Kehormatan dan Konsul Kehormatanditetapkan dengan Keppres atas usul Menlu.

E. Peranan Organisasi Internasional

Menurut UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Misalnya, PBB, ASEAN, OPEC, Palang Merah Internasional, dsb.

1. PBB didirikan tanggal 24 Oktober 1945. Tujuannya adalah :

a. menciptakan perdamaian dan keamanan internasional

b. memajukan persahabatan antarbangsa

c.mewujudkan kerjasama internasional dlm memecahkan persoalan internasional

d.menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasika tujuannya

2. Fungsi dan Peran PBB

a. Fungsi Proteksi, memberi perlindungan kepada seluruh anggota

b. Fungsi Integrasi, forum pembinaan persahabatan dan persaudaraan bangsa-bangsa

c. Fungsi Sosialisasi, sarana penyampai nilai-nilai dan norma kepada semua anggota

d. Fungsi Pengendali Konflik, diharapkan dapat mengendalikan konflik antaranggota

e. Fungsi Kooperatif, diharapkan mampu membina kerja sama di segala bidang

f. Fungsi Negoisasi, dapat memfasilitasi perundingan antar negara

g. Fungsi Arbitrase, menyelesaikan masalah secara hukum yang timbul antar anggota

Bukti keberhasilan PBB

1. bidang keamanan, perdamaian, dan kemerdekaan

2. bidang ekonomi, sosial, dan budaya

3. bidang hukum dan kemanusiaan

3. Peranan ASEAN

ASEAN didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Tujuan ASEAN :

1. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan

2. meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional

3. meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu sama lain dalam masalah-masalah kepentingan bersama

4. saling memberi bantuan dalam sarana-sarana latihan dan penelitian

5. bekerjasama  dalam hal pertanian dan industri

6. meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara

7. meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional

F.  Menghargai Kerja Sama dan Perjanjian Internasional

1. Bentuk-bentuk Kerja Sama dan Perjanjian Indonesia dengan Negara lain

a. Indonesia mendukung kerja sama di berbagai kawasan

1) menyelengarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, dan menghasilkan Dasa Sila              Bandung

2) mengirimkan pasukan Garuda bergabung dengan pasukan PBB

3) menyeru kepada negara adikuasa untuk tidak melakukan tindakan fatal

4) menyepakati untuk membentuk OPEC selanjutnya Indonesia bergabung

5) memprakarsai terbentuknya ASEAN, awalnya 5 anggota, sekarang 10 negara

b. Indonesia dan Beberapa Perjanjian Internasional

1) Indonesia-Belanda tentang penyerahan Irian Jaya ditandatangani di New York pa-

da tanggal 15 Agustus 1962

2) Indonesia-Australia tentang perbatasan, ditandatangani di Jakarta 12 Feb 1973

3) Indonesia-Malaysia tentang tentang normalisasi hubungan, ditandatangani di

Jakarta tanggal 11 Agustus 1966

4) Indonesia-Cina tentang normalisasi hubungan diplomatik

5) Indonesia-Cina tentang penyelesaian masalah dwikewarganegaraan

6) Beberapa perjanjian Indonesia dengan negara tetangga tentang garis batas landas

kontinen, misalnya; dengan Malaysia, Muangthai, Australia, Singapura.

2. Bersikap Positif terhadap Kerja Sama dan Perjanjian Internasional

a. menyadari tentang faktor kebutuhan hidup, karena tidak mungkin manusia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bekerjasama dengan manusia lain.

b.  sebagai bangsa yang beradab kita harus bersikap positif terhadap kaidah-kaidah yang dibentuk melalui perjanjian kerjasama, baik bilateral maupun multilateral

c.  bersikap dan berpikiran positif (positive thinking), artinya kita tidak pernah memikirkan atau berpraduga yang jelek kepada bangsa atau negara lain yang kita ajak bekerja sama sebelum ada bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa apa  yang dilakukan oleh negara itu merugikan negara kita.

d.  bersikap dan bertindak positif, ucapan kita atau pernyataan kepada orang lain atau negara lain harus mencerminkan etika agar tidak menyinggung perasaan bahkan menyakitkan, setiap negara harus selalu berpegang pada aturan yang berlaku, memahami dan melaksanakan kesepakatan bersama (asas Pacta Sunt Servanda), tidak sewenang-wenang apalagi merugikan negara lain.

kwkwkwkwkwkwkwk

J J J J J   2010

Ulangan harian

Oktober 4, 2009

Ulangan  1 Kls XI PKn

  1. Saling ketergantungan dan bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama menunjukkan bahwa manusia mempunyai peranan sebagai …
    1. makhluk individu
    2. makhluk sosial
    3. makhluk yang lemah
    4. insan pekerja keras
    5. insan politik
  2. Pasal UUD 1945 di bawah ini yang mengandung pengertian bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di depan hukum ialah pasal …
    1. 29 (1)
    2. 28
    3. 29 (2)
    4. 27 (2)
    5. 27 (1)
  3. Budaya politik yang ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik disebut budaya politik …
    1. parokial
    2. kaula
    3. modern
    4. partisipan
    5. tradisional
  4. Berikut ini merupakan hasil dari reformasi di Indonesia, kecuali …
    1. reposisi TNI/Polri
    2. tumbangnya rezim orde baru
    3. pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung
    4. demontrasi dengan cara anarkis
    5. amandemen UUD 1945
  5. Istilah kebudayaan yaitu berasal dari kata buddhaya yang berasal dari bahasa …
    1. Sanskerta
    2. Jawa
    3. Yunani
    4. Indonesia
    5. Arab
  6. Berikut ini merupakan fungsi partai politik, kecuali …
    1. sosialisasi politik
    2. sarana aspirasi masyarakat
    3. pendidikan politik
    4. menguasai negara
    5. mewujudkan konsensus nasional
  7. Berikut ini merupakan infrastruktur politik, kecuali …
    1. Dewan Perwakilan Rakyat
    2. Partai politik
    3. Kelompok kepentingan
    4. Kelompok penekan
    5. Para tokoh politik

8.        Undang-undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah …

    1. UU No. 4  Th  1999
    2. UU No. 5  Th  1999
    3. UU No. 28 Th 1999
    4. UU No. 22 Th 1999
    5. UU No. 25 Th 1999
  1. Berikut ini merupakan indikasi-indikasi yang biasa dipakai untuk menilai intensitas pertentangan-pertentangan partai politik dalam suatu masyarakat, kecuali …
    1. jumlah korban kekerasan politik
    2. kesepakatan
    3. demonstrasi
    4. kerusuhan
    5. serangan bersenjata
  2. Sebagai konsekuensi diterapkan budaya politik paternalistik pada masa orde baru adalah …
    1. menguatnya prakarsa birokrat
    2. adanya kebebasan berekspresi
    3. berkembangnya perilaku ABS
    4. berkembangnya kemandirian birokrat
    5. munculnya karakteristik inisiasi
  1. Sebutkan ciri-ciri budaya politik modern !
  2. Jelaskan secara singkat 3 sifat negara menurut Miriam Budiharjo !
  3. Bagaimana dampak implementasi budaya politik jawa pada masa Orde Baru ?
  4. Berilah 4 contoh bentuk peran serta  masyarakat dalam budaya politik partisipan !
  5. Jelaskan 2 bentuk sosialisasi politik !

PKn XI/2

Juni 2, 2009

I. I. Bentuk Soal Pilihan Ganda : No. 1 s.d. No. 40

1. Alasan pentingnya membuat perjanjian internasional dalam hubungan antarbangsa dan negara, antara lain untuk …
a. memperlihatkan kesungguhan masing- masing negara
b. menghormati kedaulatan negara yang merdeka
c. meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik
d. memudahkan kerjasama luar negeri di segala bidang
e. lebih menjamin adanya kepastian hukum

2. Memanfaatkan kerja sama internasional bagi bengsa Indonesia ialah …
a. meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan
b. mengatasi segala macam masalah internasional
c. memperkuat pelaksanaan hukum internasional
d. mengetahui keunggulan bangsa-bangsa lain
e. mewujudkan keamanan dan kesejahteraan

3. Tahap-tahap yang benar dalam membuat perjanjian internasional adalah …
a. negotiation, clarification, dan signature
b. negotiation, signature, dan ratification
c. signature, negotiation, dan ratification
d. negotiation, signature, dan clarification
e. ratification, negotiation, dan signature

4. Di Indonesia yang berwenang meratifikasi perjanjian internasional adalah …
a. menteri luar negeri
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Presiden dengan persetujuan DPR
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Makamah Agung

5. Tujuan ratifikasi dalam perjanjian internasional adalah …
a. agar semua negara yang ikut dalam perjanjian internasional dapat mematuhi
b. kepala negara suatun saat dapat mengubah isi perjanjian
c. wakil yang mengadakan perjanjian berbuat untuk kepentingan umum
d. perjanjian tidak dapat dihapus atau diganti kemudian hari
e. menunjukkan penting tidaknya suatu perjanjian bagi suatu negara

6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia diabadikan untuk …
a. kepentingan internasional d. keamanan hubungan luar negeri
b. kepentingan nasional e. perdamaian bangsa
c. kerjasama regional

7. Fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia di luar negeri menurut Konggres Wina 1961
adalah …
a. mewakili negara di dalam negara penerima
b. mewakili negara lain di dalam negara Indonesia
c. mengangkat duta dan konsul di luar negeri
d. menyelenggarakan wacana ekspor impor
e. mengadakan perjanjian tentang hokum laut internasional

8. Tujuan dibentuknya PBB antara lain …
a. menyelesaikan perselisihan secara damai
b. menghormati persamaan kedaulatan semua negara
c. tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara
d. memelihara perdamaian dan keamanan internasional
e. pusat segala kerja sama internasional

9. Pembinaan hubungan dengan negara lain di bidang ekonomi, sosial budaya antara lain diarahkan menuju …
a. hubungan internasional
b. terwujudnya hubungan perdagangan internasional
c. terwujudnya tata ekonomi dunia baru
d. hubungan forum regional
e. lancarnya bantuan luar negeri terhadap Indonesia

10. Dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri yang bebas aktif beberapa sikap yang perlu kita dukung, kecuali …
a. tetap mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB
b. memperkokoh kerjasama negara-negara non blok
c. mendukung netralisasi ASEAN dan samudra Indonesia
d. mendukung uji coba nuklir di laut bebas
e. meningkatkan persahabatan antar bangsa

11. Landasan struktural pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah …
a. pasal 10 dan 11 UUD 1945
b. pasal 11 dan 13 UUD 1945
c. pasal 14 dan 15 UUD 1945
d. pasal 13 dan 14 UUD 1945
e. pasal 13 dan 15 UUD 1945

12. Contoh perjanjian internasional yang dapat diklasifikasikan sebagai Treaty Contrac adalah …
a. deklararasi negara-negara ASEAN Bangkok 1967
b. perjanjian tentang hubungan diplomatic Jenewa 1949
c. hubungan diplomatic Jenewa 1945
d. perjanjian dwikewarganegaraan RI – RRC 1958
e. piagam persekutuan bangsa-bangsa Sanfransisco 1945

13. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas-batas negara, merupakan pendapat …
a. JG Starke d. Miriam Budiharjo
b. Mochtar Kusumaatmadja e. Aris Toteles
c. Boer Mauna

14. Yang tidak termasuk sumber hukum internasional …
a. perjanjian internasional d. pendapat para ahli hukum
b. kebiasaan internasional e. keputusan pengadilan
c. keputusan badan legislatif

15. Berdasarkan perjanjian ektradisi dari dua negara atau lebih, maka jika ada pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri yang telah terikat dengan perjanjian tersebut, maka negara yang menjadi tempat larinya tersangka tersebut ialah …
a. menangkap dan mengadili
b. menahan dan menuntut di kejaksaan
c. menangkap dan menyerahkan ke negara asal
d. menyerahkan ke Makamah Internasional
e. menghukum sesuai dengan aturan yang berlaku

16. PBB membentuk UNCI untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda tahun 1947 yang beranggotakan …
a. Australia, Belgia, Amerika Serikat d. Amerika Serikat, Inggris, Perancis
b. Australia, Belgia, Perancis e. Belanda, Australia, Belgia
c. Amerika Serikat, Belanda, Perancis

17. Pada prinsipnya wewenang Makamah Internasional adalah bersifat fakultatif artinya …
a. intervensi Makamah Internasional terjadi jika negara yang bersengketa menyetujui
b. dapat memutuskan masalah sengketa internasional
c. harus mempelajari hukum yang berlaku pada negara yang bersengketa
d. bagaimanapun hanya memberikan saran yang ternbaik
e. negara yang bersengketa harus menerima apa yang menjadi keputusan Makamah Internasional

18. Bersikap adil pada sesama, pada hakikatnya adalah …
a. memberikan apa yang diminta orang lain
b. tidak membedakan siapapun juga
c. tidak memaksakan kehendak kepada siapapun
d. memberikan apa yang menjadi haknya
e. memperlakukan orang dengan sama rata

19. Peraturan peperangan antara lain berisi tentang …
a. larangan penggunaan senjata nuklir
b. peraturan penyelesaian perselisihan antar negara
c. cara penggunaan senjata
d. markas kekuatan musuh tidak boleh dibom
e. larangan bergerilya di malam hari

20. Yang tidak termasuk sebab berakhirnya suatu perjanjian internasional ialah …
a. hilangnya obyek perjanjian
b. telah lahirnya perjanjian yang baru
c. salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian
d. tujuan perjanjian masih jauh dari yang diharapkan
e. sesuai dengan kesepakatan pihak yang mengadakan perjanjian

21. Persoalan yang dapat dibawa ke Makamah Internasional ialah yang berkaitan dengan masalah …
a. politik b. hankam
b. ekonomi e. semua masalah
c. social

22. Faktor penyebab batalnya perjanjian internasional ialah …
a. kompleknya isi perjanjian yang dibuat
b. isi perjanjian bertentangan dengan konstitusi negaranya
c. perjanjian hanya melibatkan delegasi dari negaranya
d. isi perjanjian tidak bersifat terlalu mendasar
e. hasil keputusan dalam perundingan hanya berdasar voting

23. Tindakan atau perilaku yang terjadi dalam praktek pergaulan internasional adalah pengertian dari..
a. organisasi internasional d. kebiasaan internasional
b. yurisprudensi internasional e. doktrin internasional
c. perjanjian internasional

24. Pentingnya kerjasama ASEAN bagi Indonesia di bidang ekonomi adalah …
a. meningkatkan ketahanan nasional
b. memantapkan posisi Indonesia di kawasan ASEAN
c. meningkatkan stabilitas nasional
d. menciptakan zona perdagangan bebas ASEAN
e. memperlancar proses pembangunan nasional

25. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 …
a. pasal 27 ayat 1 d. pasal 27 ayat 2
b. pasal 28 e. pasal 30 ayat 2
c. pasal 27 ayat 3

26. Suatu bentuk peradilan, penyerahan perkara kepada suatu hakim tertentu disebut sistem peradilan..
a. yudicial d. protektorat
b. sentralisasi e. desentralisasi
c. arbitrasi

27. PBB secara resmi berdiri pada tanggal …
a. 23 Oktober 1945 d. 24 Oktober 1945
b. 25 Oktober 1945 e. 26 Oktober 1945
c. 22 Oktober 1945

28. Berikut ini yang merupakan keistimewaan perwakilan diplomatik adalah …
a. tidak perlu membayar pajak barang-barang keperluan keluarga
b. tidak membayar pajak kendaraan bermotor
c. bebas dari pajak penghasilan
d. wajib membayar pajak di negara penerima
e. bebas dari bea cukai barang-barang dinas atau pribadinya

29. Asas hubungan internasional yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat disebut asas …
a. teritorial d. kepentingan kelompok
b. ekstrateritorial e. kebangsaan
c. kepentingan umum

30. Tugas umum seorang perwakilan diplomatik mencakup hal-hal berikut, kecuali ….
a. ratifikasi d. negosiasi
b. proteksi e. representasi
c. observasi

31. Atase adalah pejabat pembantu dari Duta Besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian, yaitu atase …
a. khusus dan umum d. administrative dan operasional
b. luar biasa dan istimewa e. atas dan bawah
c. pertahanan dan teknis

32. Berikut ini adalah komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, kecuali …
a. studi tentang peristiwa internasional d. organisasi-organisasi internasional
b. politik internasional e. sarana-sarana hubungan internasional
c. hukum internasional

33. Asas pacta sunt servanda, maksudnya adalah …
a. setiap perjanjian harus diratifikasi
b. setiap perjanjian harus ditandatangani
c. setiap perjanjian harus ditaati
d. setiap perjanjian tidak boleh dibatalkan
e. setiap perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban

34. Wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai disebut …
a. zona bersebelahan d. laut bebas
b. zona ekonomi eklusif e. batas landas benua
c. laut teritorial

35. Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, yaitu …
a. Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan RRC
b. Amerika Serikat, Inggris, RRC, Jerman, dan Perancis
c. Amerika Serikat, Rusia, RRC, Jerman, dan Perancis
d. Amerika Serikat, Rusia, RRC, Inggris, dan Jepang
e. Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Australia, dan RRC

36. Persetujuan (agreement) adalah …
a. suatu perjanjian yang menyatakan berlakunya suatu hokum
b. kesepakatan untuk memecahkan permasalahan bersama
c. perjanjian yang lebih bersifat teknik atau administrative
d. instrument pada suatu naskah perjanjian internasional yang sifatnya kurang formal
e. kesepakatan untuk mendirikan suatu badan atau lembaga

37. Yang dianggap sebagai bapak hukum internasional adalah …
a. Aristoteles d. Immanuel Kant
b. J. Jellinek e. Hugo de Groot
c. Paul Laband

38. Agar kebiasaan internasional dapat digolongkan sebagai sumber hukum internasional, maka perilaku/kebiasaan itu merupakan perilaku umum yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang sama, serta perilaku itu …
a. tidak menghambat hubungan internasional
b. bermanfaat dalam pergaulan internasional
c. telah diakui keberadaannya oleh setiap negara
d. telah meresap dalam setiap pergaulan internasional
e. telah diterima dan ditaati oleh masyarakat internasional

39. Salah satu bentuk kesadaran hukum warga negara dalam kehidupan sehari-hari adalah …
a. mengutamakan kepentingan orang banyak terlebih dahulu
b. memahami fungsi hukum dalam mencapai ketertiban
c. menindak orang yang melakukan pelanggaran hukum
d. memelihara fasilitas dan sarana kepentingan umum
e. mempelajari segala ketentuan hukum yang berlaku

40. Indonesia adalah negara yang ikut mendirikan kelompok Negara-negara Non-Blok, hal ini sebagai bukti bahwa Indonesia …
a. ingin menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
b. ingin menciptakan persahabatan dan perdamaian dunia
c. ingin membuat kekuatan baru di kawasan Asia Afrika
d. negara yang menghormati kedaulatan negara lain
e. negara yang tidak terpengaruh oleh Negara manapun

II. Essay : No. 41 s.d. No. 45

41. Berilah 4 contoh perjanjian bilateral dan tentang apa, yang telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain !

42. Sebutkan 4 fungsi perwakilan diplomatik menurut Konggres Wina 1961 !

43. Jelaskan 4 sumber hukum internasional !

44. Jelaskan 4 faktor penyebab batalnya perjanjian internasional !

45. Apakah yang dimaksud dengan Law Making Treaty ? Berilah 2 contohnya !
Bentuk Soal Pilihan Ganda : No. 1 s.d. No. 40

1. Alasan pentingnya membuat perjanjian internasional dalam hubungan antarbangsa dan negara, antara lain untuk …
a. memperlihatkan kesungguhan masing- masing negara
b. menghormati kedaulatan negara yang merdeka
c. meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik
d. memudahkan kerjasama luar negeri di segala bidang
e. lebih menjamin adanya kepastian hukum

2. Memanfaatkan kerja sama internasional bagi bengsa Indonesia ialah …
a. meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan
b. mengatasi segala macam masalah internasional
c. memperkuat pelaksanaan hukum internasional
d. mengetahui keunggulan bangsa-bangsa lain
e. mewujudkan keamanan dan kesejahteraan

3. Tahap-tahap yang benar dalam membuat perjanjian internasional adalah …
a. negotiation, clarification, dan signature
b. negotiation, signature, dan ratification
c. signature, negotiation, dan ratification
d. negotiation, signature, dan clarification
e. ratification, negotiation, dan signature

4. Di Indonesia yang berwenang meratifikasi perjanjian internasional adalah …
a. menteri luar negeri
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Presiden dengan persetujuan DPR
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Makamah Agung

5. Tujuan ratifikasi dalam perjanjian internasional adalah …
a. agar semua negara yang ikut dalam perjanjian internasional dapat mematuhi
b. kepala negara suatun saat dapat mengubah isi perjanjian
c. wakil yang mengadakan perjanjian berbuat untuk kepentingan umum
d. perjanjian tidak dapat dihapus atau diganti kemudian hari
e. menunjukkan penting tidaknya suatu perjanjian bagi suatu negara

6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia diabadikan untuk …
a. kepentingan internasional d. keamanan hubungan luar negeri
b. kepentingan nasional e. perdamaian bangsa
c. kerjasama regional

7. Fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia di luar negeri menurut Konggres Wina 1961
adalah …
a. mewakili negara di dalam negara penerima
b. mewakili negara lain di dalam negara Indonesia
c. mengangkat duta dan konsul di luar negeri
d. menyelenggarakan wacana ekspor impor
e. mengadakan perjanjian tentang hokum laut internasional

8. Tujuan dibentuknya PBB antara lain …
a. menyelesaikan perselisihan secara damai
b. menghormati persamaan kedaulatan semua negara
c. tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara
d. memelihara perdamaian dan keamanan internasional
e. pusat segala kerja sama internasional

9. Pembinaan hubungan dengan negara lain di bidang ekonomi, sosial budaya antara lain diarahkan menuju …
a. hubungan internasional
b. terwujudnya hubungan perdagangan internasional
c. terwujudnya tata ekonomi dunia baru
d. hubungan forum regional
e. lancarnya bantuan luar negeri terhadap Indonesia

10. Dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri yang bebas aktif beberapa sikap yang perlu kita dukung, kecuali …
a. tetap mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB
b. memperkokoh kerjasama negara-negara non blok
c. mendukung netralisasi ASEAN dan samudra Indonesia
d. mendukung uji coba nuklir di laut bebas
e. meningkatkan persahabatan antar bangsa

11. Landasan struktural pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah …
a. pasal 10 dan 11 UUD 1945
b. pasal 11 dan 13 UUD 1945
c. pasal 14 dan 15 UUD 1945
d. pasal 13 dan 14 UUD 1945
e. pasal 13 dan 15 UUD 1945

12. Contoh perjanjian internasional yang dapat diklasifikasikan sebagai Treaty Contrac adalah …
a. deklararasi negara-negara ASEAN Bangkok 1967
b. perjanjian tentang hubungan diplomatic Jenewa 1949
c. hubungan diplomatic Jenewa 1945
d. perjanjian dwikewarganegaraan RI – RRC 1958
e. piagam persekutuan bangsa-bangsa Sanfransisco 1945

13. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas-batas negara, merupakan pendapat …
a. JG Starke d. Miriam Budiharjo
b. Mochtar Kusumaatmadja e. Aris Toteles
c. Boer Mauna

14. Yang tidak termasuk sumber hukum internasional …
a. perjanjian internasional d. pendapat para ahli hukum
b. kebiasaan internasional e. keputusan pengadilan
c. keputusan badan legislatif

15. Berdasarkan perjanjian ektradisi dari dua negara atau lebih, maka jika ada pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri yang telah terikat dengan perjanjian tersebut, maka negara yang menjadi tempat larinya tersangka tersebut ialah …
a. menangkap dan mengadili
b. menahan dan menuntut di kejaksaan
c. menangkap dan menyerahkan ke negara asal
d. menyerahkan ke Makamah Internasional
e. menghukum sesuai dengan aturan yang berlaku

16. PBB membentuk UNCI untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda tahun 1947 yang beranggotakan …
a. Australia, Belgia, Amerika Serikat d. Amerika Serikat, Inggris, Perancis
b. Australia, Belgia, Perancis e. Belanda, Australia, Belgia
c. Amerika Serikat, Belanda, Perancis

17. Pada prinsipnya wewenang Makamah Internasional adalah bersifat fakultatif artinya …
a. intervensi Makamah Internasional terjadi jika negara yang bersengketa menyetujui
b. dapat memutuskan masalah sengketa internasional
c. harus mempelajari hukum yang berlaku pada negara yang bersengketa
d. bagaimanapun hanya memberikan saran yang ternbaik
e. negara yang bersengketa harus menerima apa yang menjadi keputusan Makamah Internasional

18. Bersikap adil pada sesama, pada hakikatnya adalah …
a. memberikan apa yang diminta orang lain
b. tidak membedakan siapapun juga
c. tidak memaksakan kehendak kepada siapapun
d. memberikan apa yang menjadi haknya
e. memperlakukan orang dengan sama rata

19. Peraturan peperangan antara lain berisi tentang …
a. larangan penggunaan senjata nuklir
b. peraturan penyelesaian perselisihan antar negara
c. cara penggunaan senjata
d. markas kekuatan musuh tidak boleh dibom
e. larangan bergerilya di malam hari

20. Yang tidak termasuk sebab berakhirnya suatu perjanjian internasional ialah …
a. hilangnya obyek perjanjian
b. telah lahirnya perjanjian yang baru
c. salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian
d. tujuan perjanjian masih jauh dari yang diharapkan
e. sesuai dengan kesepakatan pihak yang mengadakan perjanjian

21. Persoalan yang dapat dibawa ke Makamah Internasional ialah yang berkaitan dengan masalah …
a. politik b. hankam
b. ekonomi e. semua masalah
c. social

22. Faktor penyebab batalnya perjanjian internasional ialah …
a. kompleknya isi perjanjian yang dibuat
b. isi perjanjian bertentangan dengan konstitusi negaranya
c. perjanjian hanya melibatkan delegasi dari negaranya
d. isi perjanjian tidak bersifat terlalu mendasar
e. hasil keputusan dalam perundingan hanya berdasar voting

23. Tindakan atau perilaku yang terjadi dalam praktek pergaulan internasional adalah pengertian dari..
a. organisasi internasional d. kebiasaan internasional
b. yurisprudensi internasional e. doktrin internasional
c. perjanjian internasional

24. Pentingnya kerjasama ASEAN bagi Indonesia di bidang ekonomi adalah …
a. meningkatkan ketahanan nasional
b. memantapkan posisi Indonesia di kawasan ASEAN
c. meningkatkan stabilitas nasional
d. menciptakan zona perdagangan bebas ASEAN
e. memperlancar proses pembangunan nasional

25. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 …
a. pasal 27 ayat 1 d. pasal 27 ayat 2
b. pasal 28 e. pasal 30 ayat 2
c. pasal 27 ayat 3

26. Suatu bentuk peradilan, penyerahan perkara kepada suatu hakim tertentu disebut sistem peradilan..
a. yudicial d. protektorat
b. sentralisasi e. desentralisasi
c. arbitrasi

27. PBB secara resmi berdiri pada tanggal …
a. 23 Oktober 1945 d. 24 Oktober 1945
b. 25 Oktober 1945 e. 26 Oktober 1945
c. 22 Oktober 1945

28. Berikut ini yang merupakan keistimewaan perwakilan diplomatik adalah …
a. tidak perlu membayar pajak barang-barang keperluan keluarga
b. tidak membayar pajak kendaraan bermotor
c. bebas dari pajak penghasilan
d. wajib membayar pajak di negara penerima
e. bebas dari bea cukai barang-barang dinas atau pribadinya

29. Asas hubungan internasional yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat disebut asas …
a. teritorial d. kepentingan kelompok
b. ekstrateritorial e. kebangsaan
c. kepentingan umum

30. Tugas umum seorang perwakilan diplomatik mencakup hal-hal berikut, kecuali ….
a. ratifikasi d. negosiasi
b. proteksi e. representasi
c. observasi

31. Atase adalah pejabat pembantu dari Duta Besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian, yaitu atase …
a. khusus dan umum d. administrative dan operasional
b. luar biasa dan istimewa e. atas dan bawah
c. pertahanan dan teknis

32. Berikut ini adalah komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, kecuali …
a. studi tentang peristiwa internasional d. organisasi-organisasi internasional
b. politik internasional e. sarana-sarana hubungan internasional
c. hukum internasional

33. Asas pacta sunt servanda, maksudnya adalah …
a. setiap perjanjian harus diratifikasi
b. setiap perjanjian harus ditandatangani
c. setiap perjanjian harus ditaati
d. setiap perjanjian tidak boleh dibatalkan
e. setiap perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban

34. Wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai disebut …
a. zona bersebelahan d. laut bebas
b. zona ekonomi eklusif e. batas landas benua
c. laut teritorial

35. Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, yaitu …
a. Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan RRC
b. Amerika Serikat, Inggris, RRC, Jerman, dan Perancis
c. Amerika Serikat, Rusia, RRC, Jerman, dan Perancis
d. Amerika Serikat, Rusia, RRC, Inggris, dan Jepang
e. Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Australia, dan RRC

36. Persetujuan (agreement) adalah …
a. suatu perjanjian yang menyatakan berlakunya suatu hokum
b. kesepakatan untuk memecahkan permasalahan bersama
c. perjanjian yang lebih bersifat teknik atau administrative
d. instrument pada suatu naskah perjanjian internasional yang sifatnya kurang formal
e. kesepakatan untuk mendirikan suatu badan atau lembaga

37. Yang dianggap sebagai bapak hukum internasional adalah …
a. Aristoteles d. Immanuel Kant
b. J. Jellinek e. Hugo de Groot
c. Paul Laband

38. Agar kebiasaan internasional dapat digolongkan sebagai sumber hukum internasional, maka perilaku/kebiasaan itu merupakan perilaku umum yang dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang sama, serta perilaku itu …
a. tidak menghambat hubungan internasional
b. bermanfaat dalam pergaulan internasional
c. telah diakui keberadaannya oleh setiap negara
d. telah meresap dalam setiap pergaulan internasional
e. telah diterima dan ditaati oleh masyarakat internasional

39. Salah satu bentuk kesadaran hukum warga negara dalam kehidupan sehari-hari adalah …
a. mengutamakan kepentingan orang banyak terlebih dahulu
b. memahami fungsi hukum dalam mencapai ketertiban
c. menindak orang yang melakukan pelanggaran hukum
d. memelihara fasilitas dan sarana kepentingan umum
e. mempelajari segala ketentuan hukum yang berlaku

40. Indonesia adalah negara yang ikut mendirikan kelompok Negara-negara Non-Blok, hal ini sebagai bukti bahwa Indonesia …
a. ingin menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
b. ingin menciptakan persahabatan dan perdamaian dunia
c. ingin membuat kekuatan baru di kawasan Asia Afrika
d. negara yang menghormati kedaulatan negara lain
e. negara yang tidak terpengaruh oleh Negara manapun

II. Essay : No. 41 s.d. No. 45

41. Berilah 4 contoh perjanjian bilateral dan tentang apa, yang telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain !

42. Sebutkan 4 fungsi perwakilan diplomatik menurut Konggres Wina 1961 !

43. Jelaskan 4 sumber hukum internasional !

44. Jelaskan 4 faktor penyebab batalnya perjanjian internasional !

45. Apakah yang dimaksud dengan Law Making Treaty ? Berilah 2 contohnya !

Ujian

April 19, 2009

LEMBAR SOAL UJIAN SEKOLAH ( US ) B
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Hari, Tanggal : Senin, 7 Mei 2007
Program : IA – IS
Mulai Pukul : 10.30 – 12.00 ( 90 menit )

Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar !

1. Semangat nasionalisme Indonesia telah berhasil mengikat bangsa Indonesia untuk merebut, dan mengisi kemerdekaan. Rintisan awal terbentuknya rasa persatuan Indonesia diwujudkan dalam …
a. Pembukaan UUD 1945
b. Sila Persatuan Indonesia
c. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia II
d. Kesepakatan untuk kembali ke UUD 1945
e. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

2. Jiwa nasionalisme, antara lain tercermin dalam sikap …
a. mendukung westernisasi dalam era global
b. gemar bepergian ke luar negeri
c. ramah terhadap wisatawan manca negara
d. bangga menggunakan produk dalam negeri
e. membuka diri terhadap semua pengaruh dari luar

3. Isi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 adalah …
a. kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
b. hak menciptakan lapangan kerja di masyarakat
c. setiap warga negara berhak memperoleh penghidupan yang layak
d. siapapun boleh menjabat asalkan memenuhi persyaratan
e. hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

4. Contoh hak asasi pribadi dalam kehidupan sehari-hari adalah …
a. memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya
b. memilih agama sesuai dengan keyakinannya
c. memilih sekolah sesuai dengan kemampuannya
d. menjahitkan baju sesuai dengan selera penjahit
e. menjual barang yang menjadi miliknya sendiri

5. Salah satu penyimpangan demokrasi pada masa Orde Baru adalah …
a. prioritas pada pembangunan ekonomi
b. adanya kesempatan timbulnya banyak partai
c. adanya sentralisasi kekuasaan
d. pembangunan yang tidak merata
e. penekanan pada stabilitas politik

6. Inti demokrasi dalam sistem pemerintahan adalah …
a. terbatasnya tingkat kesejahteraan masyarakat
b. tingginya partisipasi masyarakat
c. jumlah penduduk yang semakin besar
d. semakin sulitnya mengurus negara
e. karena tuntutan perkembangan jaman

7. Salah satu ciri yang menonjol dari seseorang yang sukses atau berprestasi adalah …
a. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang penting dapat untung
b. membiasakan diri untuk selalu berdiskusi untuk kepentingan dirinya
c. tidak putus asa dan akan membiarkan jiwanya selalu bertualang
d. berani mengambil risiko dan tidak membiarkan perasaan putus asa
e. selalu optimis dan memimpikan hal-hal yang kadang tidak masuk akal

8. Klasifikasi potensi yang termasuk kemampuan dasar adalah …
a. daya tahan terhadap stress
b. ketelitian
c. ketekunan
d. tingkat intelegensi
e. kebiasaan social

9. Pemerintahan yang transparan harus memenuhi unsur-unsur di bawah ini, kecuali …
a. menyediakan informasi mengenai kebijakan yang ditempuh
b. masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui isi dokumen pemerintah
c. terbukanya ssidang-sidang pemerintah bagi masyarakat
d. rakyat ikut serta secara langsung mengambil keputusan pemerintah
e. adanya konsultasi publik oleh pemerintah

10. Keadilan komutatif menurut Aristoteles adalah …
a. berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban
b. berdasarkaan kemampuan alam sekitar dan lingkungan
c. keadilan berdasarkan kekuasaan dan wewenang penguasa
d. keadilan berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku
e. berhubungan dengan jasa atau prestasi kerja

11. PBB membentuk UNCI untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda tahun 1947 yang beranggotakan …
a. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis
b. Belgia, Australia, dan Belanda
c. Australia, Belgia, dan Amerika Serikat
d. Australia, Belgia, dan Perancis
e. Amerika Serikat, Belanda, dan Perancis

12. Berdasarkan perjanjian ekstradisi dari dua negara atau lebih, maka jika ada pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri yang telah terikat dengan perjanjian tersebut, maka negara yang menjadi tempat larinya tersangka tersebut ialah …
a. menangkap dan menyerahkan ke negara asal
b. menahan dan menuntut di kejaksaan
c. menangkap dan mengadili
d. menyerahkan ke Makamah Internasional
e. menghukum sesuai dengan aturan yang berlaku

13. Pada prinsipnya wewenang Makamah Internasional adalah bersifat fakultatif artinya …
a. negara yang bersengketa harus menerima apa yang menjadi keputusannya
b. intervensi Makamah Internasional terjadi jika negara yang bersengketa setuju
c. dapat memutuskan masalah internasional
d. harus mempelajari hukum yang berlaku pada negara yang bersengketa
e. bagaimanapun hanya memberikan saran yang terbaik

14. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan Pancasila yang berfungsi sebagai …
a. dasar negara
b. ideologi nasional
c. pandangan hidup bangsa
d. kepribadian bangsa
e. tujuan yang hendak dicapai

15. Keuntungan Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain adalah …
a. tidak dapat diubah oleh siapapun
b. bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa
c. mampu menyesuaikan tuntutan dan perkembangan jaman
d. bersumber dari ideologi besar dunia
e. mampu menjawab tuntutan kebutuhan setiap orang

16. UUD RI 1945 yang telah diamandemen terdiri atas bagian …
a. pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
b. pasal-pasal, aturan peralihan, dan tambahan
c. bab, pasal-pasal dan penjelasan
d. pembukaan dan batang tubuh
e. pembukaan dan pasal-pasal

17. Salah satu kelemahan sistem pemerintahan parlementer adalah …
a. pengawasan yang kuat dari parlementer terhadap kabinet
b. kabinet dapat mengendalikan parlemen
c. adan eksekutif lebih stabil
d. sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
e. pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat

18. Trias Politika menurut Montesquieu adalah …
a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
b. legislatif, eksekutif, dan federatif
c. legislatif, yudikatif, dan federatif
d. legislatif, eksekutif, dan eksaminatif
e. legislatif, eksaminatif, dan konsultatif

19. Istilah kepala negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan adalah …
a. chek and balance
b. sparation of power
c. central of power
d. distribution of power
e. the king can do not wrong

20. Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus …
a. memperhatikan pertimbangan MA
b. memperhatikan pertimbangan DPD
c. memperhatikan pertimbangan DPR
d. tanpa pertimbangan lembaga lain
e. tunduk kepada kekuasaan Hakim Agung

21. Dilihat dari pertanggungjawaban para menteri , maka ada dua macam kabinet yaitu …
a. kabinet ministerial dan kabinet presidensial
b. kabinet koalisi dan kabinet nasional
c. kabinet ekstraparlementer dan kabinet presidensial
d. kabinet parlementer dan kabinet presidensial
e. kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer

22. Yang dianggap tipe ideal sistem pemerintahan presidensial adalah …
a. Australia
b. Inggris
c. Amerika Serikat
d. India
e. Perancis

23. Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR , setelah sebelumnya diadakan pemeriksaan oleh …
a. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Makamah Agung
c. Makamah Konstitusi
d. Dewan Perwakilan Daearah
e. Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial

24. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah …
a. Pembuatan kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif
b. Legislatif merupakan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif
c. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
d. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
e. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen

25. Kebebasan pers di era reformasi lebih tampak nyata karena …
a. tidak ada undang-undang tentang pers
b. munculnya berbagai media baru
c. tidak ada lagi pencabutan SIUPP
d. departemen penerangan dibubarkan
e. kebijakan pers diperlonggar pemerintah

26. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hal ini termasuk hak asasi manusia …
a. procedural right
b. sociocultursl right
c. ight of legal equality
d. personal right
e. property right

27. Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat” terbit di kota …
a. Yogyakarta
b. Solo
c. Jakarta
d. Bandung
e. Semarang

28. Pemanfaatan media komunikasi dalam kehidupan negara demokrasi amat penting seperti berikut, kecuali …
a. menyamakan kehendak rakyat
b. memperkokoh persatuan
c. memelihara keamanan nasional
d. meningkatkan iptek
e. membentuk kepribadian bangsa

29. Berita opini adalah berita …
a. langsung sesuai dengan fakta dan data apa adanya
b. pengembangan dari sumber terkait
c. yang dikembangkan dengan komentar para wartawan
d. pendapat atau gagasan para ahli
e. penjelasan suatu peristiwa secara lengkap

30. Media massa memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat karena …
a. keberadaannya diatur dengan undang-undang pers
b. dapat mempengaruhi opini dan sikap hidup politik
c. dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru
d. merupakan satu-satunya alat penyampaian informasi
e. biasa dipakai sebagai alat propaganda partai politik

31. Undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah …
a. UU No. 31/ 2003
b. UU No. 32 / 2002
c. UU No. 40 / 1999
d. UU No.24 / 1997
e. UU No. 9 / 1998

32. Media massa berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai komunikasi dari atas ke bawah, yaitu sebagai …
a. penyampai opini masyarakat
b. mensosialisasikan kebijakan
c. menyampaikan suatu berita
d. arena debat publik
e. menginvestigasi suatu kasus

33. Pada pernyataan berikut ini, mana yang bukan ciri globalisasi …
a. sulitnya mempertahankan budaya bangsa
b. kecepatan informasi dan transportasi
c. mudah mempertemukan tatanan kehidupan
d. adanya saling ketergantungan antarnegara
e. meningkatnya pendidikan dan pengajaran

34. Berikut merupakan akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi adalah …
a. produksi dalam negeri meningkat
b. menimbulkan kebocoran di berbagai bidang pembangunan
c. berperilaku mencontoh kehidupan bangsa lain
d. meningkatnya kriminalitas di segala kehidupan
e. terjadinya persaingan bebas dalam perekonomian

35. Hal-hal yang harus dilakukan untuk membendung pengaruh negatif dari globalisasi adalah …
a. memperkuaat budaya sendiri
b. memperkokoh sistem ekonomi Pancasila
c. memperkuat ketahanan nasional dalam bidang hankam
d. memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air
e. meningkatkan gerakan kedisiplinan

36. Dampak negatif dari globalisasi antara lain berkembangnya gaya hidup yang lebih mengedepankan kesenangan belaka disebut …
a. hedonisme
b. gesselschaft
c. sekulerisme
d. ekstrimisme
e. euphoria

37. Untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas, kita harus dapat meningkatkan …
a. kerja sama dengan negara-negara industri
b. kerja sama dengan IMF
c. sumber daya manusia dan iptek
d. kerja sama dengan negara-negara berkembang
e. hubungan internasional dengan negara maju

38. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan konsep modernisasi adalah …
a. bersikap terbuka menerima budaya asing
b. mengutamakan pribadi dan golongan
c. melestarikan adat dan tradisi setempat
d. berorientasi ke masa depan
e. mendasarkan pada hal-hal yang bersifat logis

39. Perbedaan utama westernisasi dan modernisasi adalah terletak pada …
a. sikap pelakunya
b. proses terjadinya
c. struktur masyarakatnya
d. hasil tindakan pelakunya
e. tujuan hidup masyarakatnya

40. Manfaat era globalisasi bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun adalah …
a. semakin terbukanya pasar internasional bagi produk dalam negeri
b. dapat menyaring pengaruh dari luar yang masuk ke Indonesia
c. kemajuan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
d. pengembangan iptek dalam penyelenggaraan pembangunan
e. mengembangkan kemampuan dan jati diri bangsa Indonesia

41. Agar suatu bangsa tetap dapat berdiri kokoh, tidak terombang-ambing oleh tantangan zaman, diperlukan …
a. pandangan hidup
b. tujuan hidup
c. cita-cita hidup
d. prinsip hidup
e. ketahan hidup

42. Di bawah ini yang bukan merupakan factor penghambat pencapaian tujuan pembangunan pada era globalisasi adalah …
a. pertumbuhan penduduk yang rendah
b. penyebaran penduduk yang tidak merata
c. etos kerja sebagian masyarakat rendah
d. suasana ketertutupan sebagian masyarakat kita
e. disiplin nasional yang masih relatif rendah

43. Tujuan ratifikasi dalam perjanjian internasional adalah …
a. menunjukkan penting tidaknya suatu perjanjian bagi suatu negara
b. agar semua negara yang ikut dalam perjanjian internasional dapat mematuhi
c. kepala negara suatu saat dapat mengubah isi perjanjian internasional tersebut
d. wakil yang mengadakan perjanjian berbuat untuk kepentingan umum
e. perjanjian internasional tidak dapat dihapus atau diganti di kemudian hari

44. Yang tidak termasuk sebab berakhirnya suatu perjanjian internasional adalah …
a. salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian
b. tujuan perjanjian masuh jauh dari yang diharapkan
c. sesuai dengan kesepakatan pihak yang mengadakan perjanjian
d. telah lahirnya perjanjian yang baru
e. hilangnya obyek perjanjian
45. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan terwujud apabila …
a. bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di seluruh tanah air secara adil
b. seluruh bangsa Indonesia tetap menjadikan Pancasila sebagai idiologi bangsa
c. seluruh bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang
d. pembangunan dilaksanakan di kota –kota besar saja
e. bangsa Indonesia bisa memberantas berkembangnya praktik KKN

46. Perbedaan idiologi Pancasila dengan liberal di bidang politik bahwa Pancasila mengutamakan keseimbangan antara …
a. kepentingan masyarakat dan kebebasan individu
b. persamaan pendapat dan oposisi yang bersifat liberal
c. kebebasan partai politik dan pembatasan partai politik
d. sistem banyak partai dan sistem dua partai
e. sistem presidensial dan sistem parlementer

47. Pers yang bebas dan bertanggung jawab akan berdampak pada aspek positif, antara lain …
a. membawa suasana yang kondusif bagi tumbuhnya idiologi baru
b. membenarkan dukungan rakyat pada partai kecil
c. mengubah persepsi masyarakat tentang negara kesatuan
d. menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
e. sebagai pembentuk opini publik yang mendukung pemerintah

48. Tahapan perjanjian internasional menurut Konvensi Wina tahun 1969 ialah …
a. permasalahan, perundingan, penandatanganan
b. perundingan, negoisasi, dan pengesahan
c. pengiriman diplomat, perundingan, penandatanganan
d. saling berkunjung, pengiriman diplomat, perundingan
e. perundingan, penandatanganan, pengesahan

49. Perbedaan perjanjian bilateral dengan multilateral terletak pada ….
a. pejabat yang mewakili
b. kekuatan mengikatnya
c. banyaknya peserta
d. dasar hukumnya
e. penting tidaknya isi perjanjian

50. Alasan pentingnya kerja sama antara negara satu dengan negara lain adalah …
a. terjadinya saling pengertian dalam upaya penyelesaian masalah yang dihadapi bersama
b. mewujudkan keinginan untuk saling menerima dan memberi atas dasar kesederajatan
c. saling memahami kedaulatan masing-masing sehingga terhindar dari salah paham
d. tercipta kerukunan dan kerja sama yang erat atasa dasar penghormatan kedaulatan
e. saling memenuhi kebutuhan bersama karena menyadari kita bagian dari bangsa lain

LEMBAR SOAL UJIAN SEKOLAH ( US ) A
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Hari, Tanggal : Senin, 7 Mei 2007
Program : IA – IS
Mulai Pukul : 10.30 – 12.00 ( 90 menit )

Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar !

1. Dampak negatif dari globalisasi antara lain hubungan dan kerja sama antarmanusia atas dasar mencari keuntungan disebut …
a. hedonisme
b. gesselschaft
c. sekulerisme
d. ekstrimisme
e. euphoria

2. Untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas, kita harus dapat meningkatkan …
a. kerja sama dengan negara-negara industri
b. kerja sama dengan IMF
c. sumber daya manusia dan iptek
d. kerja sama dengan negara-negara berkembang
e. hubungan internasional dengan negara maju

3. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan konsep modernisasi adalah …
a. bersikap terbuka menerima budaya asing
b. mengutamakan pribadi dan golongan
c. melestarikan adat dan tradisi setempat
d. berorientasi ke masa depan
e. mendasarkan pada hal-hal yang bersifat logis

4. Perbedaan utama westernisasi dan modernisasi adalah terletak pada …
a. sikap pelakunya
b. proses terjadinya
c. struktur masyarakatnya
d. hasil tindakan pelakunya
e. tujuan hidup masyarakatnya

5. Manfaat era globalisasi bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun adalah …
a. semakin terbukanya pasar internasional bagi produk dalam negeri
b. dapat menyaring pengaruh dari luar yang masuk ke Indonesia
c. kemajuan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
d. pengembangan iptek dalam penyelenggaraan pembangunan
e. mengembangkan kemampuan dan jati diri bangsa Indonesia

6. Faktor penyebab batalnya perjanjian internasional ialah …
a. hasil keputusan dalam perundingan hanya berdasar voting
b. isi perjanjian tidak bersifat terlalu mendasar
c. perjanjian hanya melibatkan delegasi dari negaranya
d. isi perjanjian bertentangan dengan konstitusi negaranya
e. kompleknya isi perjanjian yang dibuat

7. Manfaat kerja sama internasional bagi bangsa Indonesia ialah …
a. mewujudkan keamanan dan kesejateraan
b. mengetahui keunggulan bangsa – bangsa lain
c. memperkuat pelaksanaan hukum Internasional
d. mengatasi segala macam masalah internasional
e. meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan

8. Yang termasuk hak asasi manusia di bidang politik adalah …
a. mengadakan perjanjian
b. memilih dan dipilih
c. memeluk suatu agama
d. menyatakan pendapat
e. mendapatkan pengayoman

9. Tindakan yang paling tepat jika suatu media masa menyiarkan kebohongan informasi dan merusak nama baik kita adalah …
a. membiarkan saja karena kebenaran pasti akan datang
b. mengerahkan massa karena hal itu diatur dalam UU
c. melaporkan kasus tadi kepada kepolisian
d. melakukan konfirmasi kepada redaksinya dan menggunakan hak jawab
e. memprotes keras kepada redaksinya dan menuntut ganti rugi

10. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah perwujudan demokrasi Pancasila yang berkaitan dengan …….
a. hak asasi manusia
b. pembagian kekuasaan
c. kekuasaan negara
d. hidup bermasyarakat
e. hidup berbangsa dan negara

11. Di bawah ini merupakan tuntutan reformasi, kecuali …
a. amandemen UUD 1945
b. otonomi daerah
c. perubahan bentuk negara
d. mewujudkan kehidupan demokrasi
e. pemberantasan KKN

12. Berdasarkan isi pasal 23 F, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan dilantik oleh …
a. MPR
b. Presiden
c. Makamah Agung
d. Makamah Konstitusi
e. Komisi Yudisial

13. Dalam kedudukannya sebagai paradigma pembangunan, Pancasila berperan sebagai …
a. nilai yang menentukan berhasil tidaknya pembangunan
b. merupakan factor penentu lancarnya pembangunan nasional
c. landasan dan ukuran keberhasilan pembangunan nasional
d. sumber motivasi pelaksanaan pembangunan
e. sarana membentuk manusia yang bermoral tinggi

14. Alasan pentingnya membuat perjanjian internasional dalam hubungan antar bangsa dan negara antara lain untuk …
a. lebih menjamin adanya kepastian hukum
b. memudahkan kerjasama luar negeri di segala bidang
c. meningkatkan kegiatan hubungan diplomatic
d. menghormati kedaulatan negara yang merdeka
e. memperlihatkan keunggulan masing-masing negara

15. Pengaruh globalisasi pada bidang politik yang paling menonjol di Indonesia adalah …
a. semakin dihargainya hak-hak asasi manusia
b. meningkatnya partisipasi politik rakyat
c. suburnya praktek-praktek KKN di kalangan pejabat
d. makin kuatnya fungsi dan peran DPR
e. memudarnya nasionalisme warga negara

16. Semangat nasionalisme Indonesia telah berhasil mengikat bangsa Indonesia untuk merebut, dan mengisi kemerdekaan. Rintisan awal terbentuknya rasa persatuan Indonesia diwujudkan dalam …
a. Pembukaan UUD 1945
b. Sila Persatuan Indonesia
c. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia II
d. Kesepakatan untuk kembali ke UUD 1945
e. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

17. Jiwa nasionalisme, antara lain tercermin dalam sikap …
a. bangga menggunakan produk dalam negeri
b. mendukung westernisasi dalam era global
c. gemar bepergian ke luar negeri
d. ramah terhadap wisatawan manca negara
e. membuka diri terhadap semua pengaruh dari luar

18. Isi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah …
a. kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
b. hak menciptakan lapangan kerja di masyarakat
c. setiap warga negara berhak memperoleh penghidupan yang layak
d. siapapun boleh menjabat asalkan memenuhi persyaratan
e. hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

19. Contoh hak asasi pribadi dalam kehidupan sehari-hari adalah …
a. memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya
b. memilih agama sesuai dengan keyakinannya
c. memilih sekolah sesuai dengan kemampuannya
d. menjahitkan baju sesuai dengan selera penjahit
e. menjual barang yang menjadi miliknya sendiri

20. Salah satu penyimpangan demokrasi pada masa Orde Baru adalah …
a. pembangunan yang tidak merata
b. penekanan pada stabilitas politik
c. prioritas pada pembangunan ekonomi
d. adanya kesempatan timbulnya banyak partai
e. adanya sentralisasi kekuasaan

21. Alasan penerapan demokrasi perwakilan adalah …
a. terbatasnya tingkat kesejahteraan masyarakat
b. meningkatnya perkembangan iptek
c. jumlah penduduk yang semakin besar
d. semakin sulitnya mengurus negara
e. karena tuntutan perkembangan jaman

22. Salah satu ciri yang menonjol dari seseorang yang sukses atau berprestasi adalah …
a. tidak putus asa dan akan membiarkan jiwanya selalu bertualang
b. berani mengambil risiko dan tidak membiarkan perasaan putus asa
c. selalu optimis dan memimpikan hal-hal yang kadang tidak masuk akal
d. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang penting dapat untung
e. membiasakan diri untuk selalu berdiskusi untuk kepentingan dirinya

23. Klasifikasi potensi yang termasuk kemampuan dasar adalah …
a. tingkat intelegensi
b. kebiasaan social
c. daya tahan terhadap stress
d. ketelitian
e. ketekunan

24. Pemerintahan yang transparan harus memenuhi unsur-unsur di bawah ini, kecuali …
a. menyediakan informasi mengenai kebijakan yang ditempuh
b. masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui isi dokumen pemerintah
c. terbukanya ssidang-sidang pemerintah bagi masyarakat
d. rakyat ikut serta secara langsung mengambil keputusan pemerintah
e. adanya konsultasi publik oleh pemerintah

25. Keadilan distributive menurut Aristoteles adalah …
a. berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban
b. berdasarkaan kemampuan alam sekitar dan lingkungan
c. keadilan berdasarkan kekuasaan dan wewenang penguasa
d. keadilan berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku
e. berhubungan dengan jasa atau prestasi kerja

26. PBB membentuk UNCI untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda tahun 1947 yang beranggotakan …
a. Australia, Belgia, dan Amerika Serikat
b. Australia, Belgia, dan Perancis
c. Amerika Serikat, Belanda, dan Perancis
d. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis
e. Belgia, Australia, dan Belanda

27. Berdasarkan perjanjian ekstradisi dari dua negara atau lebih, maka jika ada pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri yang telah terikat dengan perjanjian tersebut, maka negara yang menjadi tempat larinya tersangka tersebut ialah …
a. menangkap dan menyerahkan ke negara asal
b. menahan dan menuntut di kejaksaan
c. menangkap dan mengadili
d. menyerahkan ke Makamah Internasional
e. menghukum sesuai dengan aturan yang berlaku

28. Pada prinsipnya wewenang Makamah Internasional adalah bersifat fakultatif artinya …
a. dapat memutuskan masalah internasional
b. harus mempelajari hukum yang berlaku pada negara yang bersengketa
c. bagaimanapun hanya memberikan saran yang terbaik
d. negara yang bersengketa harus menerima apa yang menjadi keputusannya
e. intervensi Makamah Internasional terjadi jika negara yang bersengketa setuju
29. Pancasila sumber dari segala sumber hukum merupakan pencerminan Pancasila yang berfungsi sebagai …
a. dasar negara
b. ideologi nasional
c. pandangan hidup bangsa
d. kepribadian bangsa
e. tujuan yang hendak dicapai

30. Keuntungan Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain adalah …
a. tidak dapat diubah oleh siapapun
b. bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa
c. mampu menyesuaikan tuntutan dan perkembangan jaman
d. bersumber dari ideologi besar dunia
e. mampu menjawab tuntutan kebutuhan setiap orang

31. UUD RI 1945 yang telah diamandemen terdiri atas bagian …
a. bab, pasal-pasal dan penjelasan
b. pembukaan dan batang tubuh
c. pembukaan dan pasal-pasal
d. pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
e. pasal-pasal, aturan peralihan, dan tambahan

32. Salah satu kelemahan sistem pemerintahan parlementer adalah …
a. badan eksekutif lebih stabil
b. sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
c. pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat
d. pengawasan yang kuat dari parlementer terhadap kabinet
e. kabinet dapat mengendalikan parlemen

33. Trias Politika menurut John Locke adalah …
a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
b. legislatif, eksekutif, dan federatif
c. legislatif, yudikatif, dan federatif
d. legislatif, eksekutif, dan eksaminatif
e. legislatif, eksaminatif, dan konsultatif

34. Kekuasaan Indonesia menganut sistem …
a. chek and balance
b. sparation of power
c. central of power
d. distribution of power
e. the king can do not wrong

35. Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus …
a. memperhatikan pertimbangan MA
b. memperhatikan pertimbangan DPD
c. memperhatikan pertimbangan DPR
d. tanpa pertimbangan lembaga lain
e. tunduk kepada kekuasaan Hakim Agung

36. Dilihat dari ada tidaknya keterlibatan parlemen dalam pembentukannya, maka ada dua macam kabinet yaitu …
a. kabinet ministerial dan kabinet presidensial
b. kabinet koalisi dan kabinet nasional
c. kabinet ekstraparlementer dan kabinet presidensial
d. kabinet parlementer dan kabinet presidensial
e. kabinet parlementer dan kabinet ekstraparlementer

37. Yang dianggap tipe ideal sistem pemerintahan parlementer adalah …
a. Australia
b. Inggris
c. Amerika Serikat
d. India
e. Perancis

38. Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul …
a. Dewan Perwakilan Rakyat
b. Makamah Agung
c. Makamah Konstitusi
d. Dewan Perwakilan Daearah
e. Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial

39. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah …
a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
b. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas
c. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen
d. Pembuatan kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif
e. Legislatif merupakan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif

40. Kebebasan pers di era reformasi lebih tampak nyata karena …
a. tidak ada undang-undang tentang pers
b. munculnya berbagai media baru
c. tidak ada lagi pencabutan SIUPP
d. departemen penerangan dibubarkan
e. kebijakan pers diperlonggar pemerintah

41. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hal ini termasuk hak asasi manusia …
a. right of legal equality
b. personal right
c. property right
d. procedural right
e. sociocultursl right

42. Salah satu harian yang terbit pada masa Jepang adalah Sinar Baru yang terbit di …
a. Yogyakarta
b. Solo
c. Jakarta
d. Surabaya
e. Semarang

43. Pemanfaatan media komunikasi dalam kehidupan negara demokrasi amat penting seperti berikut, kecuali …
a. menyamakan kehendak rakyat
b. memperkokoh persatuan
c. memelihara keamanan nasional
d. meningkatkan iptek
e. membentuk kepribadian bangsa

44. Berita opini adalah berita …
a. langsung sesuai dengan fakta dan data apa adanya
b. pengembangan dari sumber terkait
c. yang dikembangkan dengan komentar para wartawan
d. pendapat atau gagasan para ahli
e. penjelasan suatu peristiwa secara lengkap

45. Media massa memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat karena …
a. keberadaannya diatur dengan undang-undang pers
b. dapat mempengaruhi opini dan sikap hidup politik
c. dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru
d. merupakan satu-satunya alat penyampaian informasi
e. biasa dipakai sebagai alat propaganda partai politik

46. Undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah …
a. UU No.24 / 1997
b. UU No. 9 / 1998
c. UU No. 31/ 2003
d. UU No. 32 / 2002
e. UU No. 40 / 1999

47. Media massa berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, media massa berfungsi sebagai komunikasi dari atas ke bawah, yaitu sebagai …
a. penyampai opini masyarakat
b. mensosialisasikan kebijakan
c. menyampaikan suatu berita
d. arena debat publik
e. menginvestigasi suatu kasus

48. Pada pernyataan berikut ini, mana yang bukan ciri globalisasi …
a. sulitnya mempertahankan budaya bangsa
b. kecepatan informasi dan transportasi
c. mudah mempertemukan tatanan kehidupan
d. adanya saling ketergantungan antarnegara
e. meningkatnya pendidikan dan pengajaran

49. Berikut merupakan akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi adalah …
a. produksi dalam negeri meningkat
b. menimbulkan kebocoran di berbagai bidang pembangunan
c. berperilaku mencontoh kehidupan bangsa lain
d. meningkatnya kriminalitas di segala kehidupan
e. terjadinya persaingan bebas dalam perekonomian

50. Hal-hal yang harus dilakukan untuk membendung pengaruh negatif dari globalisasi adalah …
a. memperkuaat budaya sendiri
b. memperkokoh sistem ekonomi Pancasila
c. memperkuat ketahanan nasional dalam bidang hankam
d. memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air
e. meningkatkan gerakan kedisiplinan

Selamat Bekerja Semoga Sukses

6

Selamat Bekerja Semoga Sukses

Soal SP PKn 09

Februari 11, 2009

Soal SP Tahun Akademik 2008/2009 Akper BPC
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Pengajar : Drs. Sri Widodo
1. Demokrasi menurut HB Mayo adalah….
a. Pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas
b. Pemerintah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
c. Kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas
d. Kekuasaan itu melekat pada diri rakyat
e. Hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara

2. Paham kebangsaan Indonesia adalah paham nasionalisme luas, maknanya….
a. Sikap cinta tanah air yang berlebih
b. Tidak menjajah bangsa lain karena bertentangan dengan hak asasi
c. Membanggakan bangsa sendiri di manapun berada
d. Bangga sebagai bangsa Indonesia tanpa memandang rendah bangsa lain
e. Mencintai bangsa sendiri tetapi tidak bangsa lain

3. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, sebagai berikut kecuali …
a. adanya persamaan nasib
b. adanya keinginan yang sama untuk merdeka
c. adanya cita-cita yang sama
d. adanya kesatuan tempat tinggal
e. adanya kesatuan kebudayaan

4. Yang bukan bentuk identitas nasional Indonesia adalah …
a. bahasa Indonesia
b. bendera merah putih
c. keanekaragaman budaya
d. semboyan bhinneka tunggal ika
e. konsepsi wawasan nusantara

5. Yang bukan merupakan sifat-sifat convensi sebagai hukum dasar tidak tertulis adalah ….
a. Diterima oleh seluruh rakyat
b. Tidak dapat diubah sama dengan UUD dinegara tersebut
c. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
d. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam UUD
e. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar

6. Pengertian negara menurut Georg Jellineck adalah …
a. organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu
b. organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri
c. suatu persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat
d. suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
e. alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat

7. Makna Pancasila sebagai dasar Negara telah bergeser pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni …
a. sebagai legitimasi kekuasaan
b. sebagai lambang persatuan

c. sebagai slogan bermasyarakat
d. sebagai syarat bernegara
e. sebagai perhiasan hidup

8. Pengakuan yang tulus dari para pendiri negara tentang kemerdekaan yang telah Indonesia peroleh tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yakni …
a. pada alinea pertama
b. pada alinea kedua
c. pada alinea ketiga
d. pada alinea keempat
e. pada alinea pertama dan kedua

9. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah …
a. memehami Pancasila secara menyeluruh
b. menjadikan warga negara yang peduli terhadap politik
c. menjadikan warga negara yang baik dan mampu mendukung negara
d. menjadikan warga negara yang demokratis
e. menjadikan warga negara yang cerdas dan dinamis

10. Tidak memaksakan kehendak, tidak egois, dan cinta kebersamaan merupakan nilai-nilai Pancasila terutama sila …
a. kesatu
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
e. kelima

11. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna …
a. Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia
b. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai soaial budaya Indonesia
c. Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai
d. Pancasila dijadikan norma dasar dalam pembentukan tertib hukum
e. Pancasila terlahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia

12. Tata urutan perundangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terletak pada …
a. setingkat di bawah UU/Perpu dan setingkat di atas Peraturan Presiden
b. setingkat di bawah UUD 1945 dan setingkat di atas Peraturan Daerah
c. setingkat di bawah Perpu dan setingkat di atas Keputusan Presiden
d. setingkat di bawah UU dan setingkat di atas Peraturan Daerah
e. setingkat di bawah Tap MPR dan setingkat di atas Peraturan Presiden

13. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, konsekuensinya adalah …
a. setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari Pancasila
b. Pancasila dijadikan dasar untuk membedakan yang benar dan yang salah
c. sila pertama Pancasila dijadikan sumber sila-sila lainnya
d. setiap sila Pancasila memiliki makna dan fungsi masing-masing
e. setiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan

14. Pernyataan bahwa sila-sila Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang memiliki fungsi dan saling kebergantungan dalam rangka mencapai tujuan hidup bermasyarakat, disebut …
a. susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis
b. susunan Pancasila yang bersifat hierarkhis
c. susunan Pancasila yang berbentuk Piramidal
d. rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem
e. rumusan Pancasila yang bersifat permanen sebagai cita-cita bangsa Indonesia

15. Di bawah ini merupakan ciri ideologi terbuka, kecuali …
a. dasarnya bukan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut
b. bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar
c. nilai-nilainya digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri
d. nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional
e. atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat

16. Kesatuan sila-sila Pancasila juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi, maksudnya …
a. setiap sila saling menjiwai dan saling dijiwai
b. setiap sila memiliki fungsi masing-masing
c. setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya
d. setiap sila terkandung nilai dasar yang mutlak
e. setiap sila bersumber dari sila pertama
17. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45 adalah….
a. Negara berkeadilan sosial
b. Negara berdasar ketuhanan
c. Negara nasionalisme luas
d. Negara berkedaulanatan rakyat
e. Negara kesatuan

18. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Hal ini terdapat di dalam …
a. Pembukaan UUD 1945
b. Tap MPR No. II / MPR / 1978
c. Tap MPR No. XVIII / MPR / 1998
d. Tap MPR No. III / MPR / 2000
e. UU No. 10 Tahun 2004

19. Menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik merupakan pengamalan Pancasila secara …
a. subyektif
b. obyektif
c. parsial
d. integral
e. kontinue

20. Hubungan nilai dengan norma adalah …
a. nilai bersumber pada norma
b. nilai dijabarkan dalam norma
c. nilai tidak membutuhkan norma
d. nilai itu abstrak dan normatif
e. nilai sama saja artinya dengan norma

21. Perbedaan etika dan norma hukum terletak pada …
a. berat tidaknya sanksi
b. tegas tidaknya sanksi
c. jenis sanksinya
d. cara mengimplementasikannya
e. dasar pembentukannya

22. Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu Philein dan Shopia, yang artinya….
a. Cinta akan kebijaksanaan
b. Cinta akan kedamaian
c. Cinta akan kemerdekaan berfikir
d. Berfikir berdasarkan keilmuan
e. Berfikir rasional dan empirik

23. Berfikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh dan universal untuk mancari hakikat sesuatu disebut….
a. Berfikir rasionalisme
b. Berfikir filsafat
c. Berfikir metodologis
d. Berfikir sistematis
e. Berfikir logis dan empiris

24. Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang terlekat dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, maka….
a. Pancasila dapat berubah sesuai dengan sifatnya yang dinamis
b. Pancasila tidak dapat diubah karena berarti bubarnya negara
c. Pancasila bersifat fleksibel dengan kondisi jaman
d. Pancasila tidak dapat berubah karena karunia Tuhan
e. Pancasila sama kedudukannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

25. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak disebut….
a. Monarki
b. Tirani
c. Aristokrasi
d. Oligarki
e. Mobrokrasi/ okhlokrasi

26. Fungsi negara menurut Van Vollen Hoven adalah …
a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
b. legislatif, eksekutif, dan federatif
c. regeling, bestuur, rechtspraak, dan politie
d. policy making dan policy executing
e. penertiban, kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan

27. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak dan normative yaitu …
a. nilai dasar
b. nilai instrumental
c. nilai praksis
d. nilai dasar dan nilai instrumental
e. nilai instrumental dan nilai praksis

28. Pancasila itu dalam dirinya sendiri merupakan kesatuan yang majemuk tunggal , dalam arti ini Pancasila memenuhi salah satu syarat ilmiah yakni …
a. contradictionis
b. bersistem
c. bermetoda
d. spesifik / unik
e. dapat dibuktikan

29. Sila-sila Pancasila yang bisa menjiwai / mendasari dan bisa dijiwai / didasari oleh sila-sila lainnya adalah sila …
a. pertama, kedua, dan sila ketiga
b. kedua, ketiga, dan sila keempat
c. ketiga, keempat, dan sila kelima
d. keempat, dan sila kelima
e. pertama, dan sila kelima

30. Secara filosofis demokrasi Indonesia adalah….
a. Demokrasi perwakilan yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia
b. Demokrasi yang bersumber dari UUD 45
c. Demokrasi yang mengambil keseimbangan antara budaya barat dan timur
d. Demokrasi yang dikembangkan berdasarkan atas kerakyatan
e. Demokrasi yang diangkat dari nilai-nilai Pancasila

31. Berikut ini merupakan latar belakang Negara-negara modern sekarang ini mempraktekkan demokrasi tak langsung, kecuali….
a. Semakin rumitnya permasalahan
b. Luasnya wilayah Negara
c. Banyaknya permasalahan harus diselesaikan
d. Pengaruh perkembangan politik dunia
e. Bertambahnya penduduk Negara

32. Mengacu kepada pendapat Abraham Lincholm tentang demokrasi, maka esensi demokrasi terletak pada….
a. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
b. Jumlah penduduk yang besar
c. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat
d. Banyaknya partai politik yang ikut pemilu
e. Keberpihakan Negara kepada rakyat

33. Perbedaan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi SDM antara zaman revolusi fisik dengan era pembangunan sekarang ini terletak pada tataran….
a. Nilai dasarnya
b. Nilai instrumennya
c. Nilai praksisnya
d. Nilai dasar dan instrumennya
e. Nilai vitalnya

34. Faktor utama yang melatar belakangi ada dekrit Presiden 5 juli 1959 adalah….
a. Silih bergantinya kabinet ketika itu
b. Kegagalan konstituante dalam membentuk UUD
c. Banyaknya kecurangan dalam Pemilu 1955
d. Adanya Partai Komunis Indonesia
e. Ketidak percayaan rakyat kepada pemerintah

35. Menurut Otto Bauer, yang dimaksud dengan bangsa adalah….
a. Terbentuk dari sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh karena adanya persamaan nasib
b. Terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dan hasrat untuk bersatu
c. Terbentuk karena adanya hasrat bersatu, serta kesatuan antara manusia dengan tempat tinggalnya
d. Terbentuk karena adanya faktor kesamaan keturunan wilayah, bahasa, adat istiadat, politik dan agama
e. Terbentuk karena adanya sejarah dan sosial budaya yang sama

36. Latar belakang bangsa indonesia menerima RIS sesuai hasil KMB adalah…
a. Bentuk RIS tidak bertentangan dengan semangat proklamasi 17 – 8 – 1945
b. Ketidak yakinan para pejuang indonesia menghadapi Belanda akan berhasil
c. Agar Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia
d. Agar Belanda tidak lagi menguasai Indonesia
e. Agar Indonesia tetap dalam bimbingan dan pengawasan Belanda

37. Pancasila sebagai dasar negara RI mengandung makna….
a. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
b. Sebagai ciri khas keperibadian bangsa Indonesia
c. Sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan
d. Sebagai sumber tertib hukum Indonesia
e. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
38. Pasal 30 ayat 1 UUD 45 hasil amandemen, berisi tentang….
a. Pertahanan dan keamanan Negara
b. Persamaan hukum dan pemerintahan
c. Pembelaan Negara
d. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Hak menjadi warga Negara

39. Suatu nilai yang bersumber atau berdasarkan pada perasaan manusia disebut….
a. Nilai kerohanian
b. Nilai vital
c. Nilai kehidupan
b. Nilai keindahan
c. Nilai material

40. Hak asasi warga negara untuk menyatakan pendapat termasuk bagian dari …
a. property rights
b. personal rights
c. political rights
d. rights of legal quality
e. social and cultural rights

41. Bila seorang anak dilahirkan dari keturunan bangsa A (ius soli ), kemudian lahir di Negara B (ius sanguinis), maka anak tersebut akan menjadi …
a. apatride
b. bipatride
c. naturalisasi
d. stelsel aktif
e. stelsel pasif

42. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila melakukan kegiatan sebagai berikut, kecuali …
a. masuk dalam dinas asing tanpa izin
b. kawin dengan laki-laki asing
c. diakui sebagai anak orang asing
d. mempunyai paspor dari negara asing
e. tinggal di luar negeri selama 3 tahun berturut-turut

43. Pengertian Warga Negara menurut As Hikam adalah ….
a. anggota dari suatu komunitas yang membentuk Negara itu sendiri
b. anggota dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat
c. semua orang yang tinggal di suatu wilayah negara
d. semua orang yang memiliki hubungan sederajat dengan negaranya
e. penduduk dari suatu negara pada umumnya

44. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah …
a. adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara
b. adanya ikatan emosional antara warga negara dengan negara
c. menunjuk pada tempat, berada pada hukum publik
d. menunjuk pada akibat hukum dari statusnya
e. menunjuk pada partisipasi warga negara

45. Wujud hubungan warga negara dengan negara umumnya berupa peranan dan tugas warga negara, salah satunya adalah meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peranan warga negara seperti ini disebut …
a. peranan positif
b. peranan negatif
c. peranan aktif
d. peranan pasif
e. peranan komunikasi

46. Dalam paradigma ketatanegaraan RI, Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai …
a. Landasan idiil
b. Landasan konstitusional
c. Landasan konsepsional
d. Landasan operasional
e. Landasan visional

47. Ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, diantaranya aspek sosial meliputi …
a. geografi, kependudukan, dan sumber kekayaan alam
b. idiologi dan politik
c. idiologi, politik, sosial budaya dan hankam
d. geografi, kependudukan dan sosial budaya
e. idiologi, kependudukan dan hankam

48. Hubungan antara wawasan nusantara dengan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut …
a. ketahanan nasional pada dasarnya merupakan prasayarat untuk pencapaian tujuan wawasan nusantara
b. tanpa ketahanan nasional, wawasan nusantara sebenarnya tidak memiliki arti strategis
c. ketahanan nasional merupakan prestasi yang berhasil dicapai untuk kelangsungan hidup bangsa
d. pencapaian tujuan wawasan nusantara akan menentukan kokohnya ketahanan nasional
e. keberhasilan konsep wawasan nusantara sekali gus merupakan keberasilan konsep ketahanan nasional

49. Nagara-negara yang mendasarkan dirinya asas demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi yang khas yaitu….
a. Membatasi partisipasi rakyat dalam pemerintahan
b. Mengatur mekanisme kerja lambaga kekuasaan
c. Memberi landasan yang kuat pada penguasa
d. Memberi jaminan hukum pemerintah
e. Membatasi kekuasaan pemerintah
50. Negara Indonesia termasuk negara hukum …
a. hukum klasik
b. hukum formal
c. hukum material
d. hukum dalam arti sempit
e. di mana negara hanya pasif

Soal PKn

Januari 12, 2009

Soal UTS 1 Tahun Akademik 2008/2009 Akper BPC
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Pengajar : Drs. Sri Widodo

1. UU No. 20 / 2003 mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan …
a. di jenjang pendidikan dasar
b. di jenjang pendidikan menengah umum
c. di jenjang pendidikan dasar dan menengah
d. di semua jenjang pendidikan
e. di jenjang pendidikan tinggi

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah …
a. memehami Pancasila secara menyeluruh
b. menjadikan warga negara yang peduli terhadap politik
c. menjadikan warga negara yang baik dan mampu mendukung negara
d. menjadikan warga negara yang demokratis
e. menjadikan warga negara yang cerdas dan dinamis

3. Tidak memaksakan kehendak, tidak egois, dan cinta kebersamaan merupakan nilai-nilai Pancasila terutama sila …
a. kesatu
b. kedua
c. ketiga
d. keempat
e. kelima

4. Secara yuridis formal Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam …
a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
b. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998
c. Penjelasan UUD 1945
d. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
e. Visi Indonesia 2020

5. Hubungan nilai dengan norma adalah …
a. nilai bersumber pada norma
b. nilai dijabarkan dalam norma
c. nilai tidak membutuhkan norma
d. nilai itu abstrak dan normatif
e. nilai sama saja artinya dengan norma

6. Norma di mana negara berkuasa memberikan sanksi adalah …
a. norma agama
b. norma hukum
c. norma moral
d. norma kesopanan
e. norma hukum dan norma agama

7. Perbedaan etika dan norma hukum terletak pada …
a. berat tidaknya sanksi
b. tegas tidaknya sanksi
c. jenis sanksinya
d. cara mengimplementasikannya
e. dasar pembentukannya

8. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna …
a. Pancasila sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia
b. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai soaial budaya Indonesia
c. Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai
d. Pancasila dijadikan norma dasar dalam pembentukan tertib hukum
e. Pancasila terlahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia

9. Perbedaan rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta dan menurut UUD 1945 terletak pada …
a. sila pertama
b. sila kedua
c. sila ketiga
d. sila keempat
e. sila kelima

10. Tata urutan perundangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terletak pada …
a. setingkat di bawah UU/Perpu dan setingkat di atas Peraturan Presiden
b. setingkat di bawah UUD 1945 dan setingkat di atas Peraturan Daerah
c. setingkat di bawah Perpu dan setingkat di atas Keputusan Presiden
d. setingkat di bawah UU dan setingkat di atas Peraturan Daerah
e. setingkat di bawah Tap MPR dan setingkat di atas Peraturan Presiden

11. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, konsekuensinya adalah …
a. setiap sila merupakan unsur atau bagian yang mutlak dari Pancasila
b. Pancasila dijadikan dasar untuk membedakan yang benar dan yang salah
c. sila pertama Pancasila dijadikan sumber sila-sila lainnya
d. setiap sila Pancasila memiliki makna dan fungsi masing-masing
e. setiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan

12. Pernyataan bahwa sila-sila Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang memiliki fungsi dan saling kebergantungan dalam rangka mencapai tujuan hidup bermasyarakat, disebut …
a. susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis
b. susunan Pancasila yang bersifat hierarkhis
c. susunan Pancasila yang berbentuk Piramidal
d. rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem
e. rumusan Pancasila yang bersifat permanen sebagai cita-cita bangsa Indonesia

13. Sila-sila Pancasila yang bisa menjiwai / mendasari dan bisa dijiwai / didasari oleh sila-sila lainnya adalah sila …
a. pertama, kedua, dan sila ketiga
b. kedua, ketiga, dan sila keempat
c. ketiga, keempat, dan sila kelima
d. keempat, dan sila kelima
e. pertama, dan sila kelima

14. Secara harfiah ideologi berarti …
a. ilmu pengetahuan tentang filsafat
b. ilmu tentang pengertian dasar, ide
c. paham mengenai seperangkat nilai
d. cita-cita yang bersifat tetap
e. ilmu tentang politik kenegaraan

15. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Hal ini terdapat di dalam …
a. Pembukaan UUD 1945
b. Tap MPR No. II / MPR / 1978
c. Tap MPR No. XVIII / MPR / 1998
d. Tap MPR No. III / MPR / 2000
e. UU No. 10 Tahun 2004

16. Menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik merupakan pengamalan Pancasila secara …
a. subyektif
b. obyektif
c. parsial
d. integral
e. kontinue

17. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah …
a. konstitusi sama artinya dengan UUD
b. konstitusi lebih tinggi daripada UUD
c. konstitusi lebih luas artinya daripada UUD
d. konstitusi lebih sempit artinya daripada UUD
e. konstitusi lebih rendah daripada UUD

18. Di bawah ini merupakan ciri ideologi terbuka, kecuali …
a. dasarnya bukan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut
b. bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar
c. nilai-nilainya digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri
d. nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional
e. atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat

19. Tata urutan perundangan RI menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 adalah …
a. UUD 1945, Tap MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda
b. UUD 1945, UU, Tap MPR, Perpu, PP, Keppres, Perda
c. UUD 1945, UU/Perpu, Tap MPR, PP, Keppres, Perda
d. Tap MPR, UUD 1945, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda
e. UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Keppres, Perda

20. Kesatuan sila-sila Pancasila juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi, maksudnya …
a. setiap sila saling menjiwai dan saling dijiwai
b. setiap sila memiliki fungsi masing-masing
c. setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya
d. setiap sila terkandung nilai dasar yang mutlak
e. setiap sila bersumber dari sila pertama

21.
I Staatsfundamentalnorm

II Staatsgrundgezetz

III Formellgesetz

IV Verordnung & Autonome Satzung

Jenjang kelompok norma menurut Hans Nawiasky tersebut di atas bila diterapkan di Indonesia maka tingkat yang ketiga adalah …
a. Pancasila
b. Undang-Undang
c. UUD 1945
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Daerah

21. Yang termasuk syarat berdirinya negara secara konstitutif adalah …
a. rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain
b. pengakuan dari negara lain
c. rakyat, pemerintahan, dan wilayah
d. rakyat, pemerintahan, wilayah, dan pengakuan negara lain
e. rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain

22. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Hal ini merupakan …
a. Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia
b. Cita-cita Nasional Indonesia
c. Tujuan Garis-garis Besar Haluan Negara
d. Visi Indonesia Tahun 2020
e. Visi dan Misi Presiden RI

23. Pengertian negara menurut Georg Jellineck adalah …
a. organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu
b. organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri
c. suatu persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat
d. suatu organisasi masyarakat atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama
e. alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat

24. Liberia merupakan contoh negara yang terbentuk melalui …
a. penaklukan atau occupatie
b. peleburan atau fusi
c. pemecahan
d. perjuangan atau revolusi
e. penyerahan/pemberian

25. Tugas negara menurut Montesquieu adalah …
a. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
b. legislatif, eksekutif, dan federatif
c. regeling, bestuur, rechtspraak, dan politie
d. policy making dan policy executing
e. penertiban, kesejahteraan, pertahanan, dan keadilan

26. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, sebagai berikut kecuali …
a. adanya persamaan nasib
b. adanya keinginan yang sama untuk merdeka
c. adanya cita-cita yang sama
d. adanya kesatuan tempat tinggal
e. adanya kesatuan kebudayaan

27. Yang bukan bentuk identitas nasional Indonesia adalah …
a. bahasa Indonesia
b. bendera merah putih
c. keanekaragaman budaya
d. semboyan bhinneka tunggal ika
e. konsepsi wawasan nusantara

28. Terjadinya negara Indonesia melalui proses …
a. occupatie
b. revolusi
c. fusi
d. pendudukan
e. penyerahan/pemberian

29. Yang termasuk nilai kerohanian menurut Notonegoro adalah nilai …
a. kebenaran, estetika, moral, material
b. vital, kebenaran, estetika, kebaikan
c. kebenaran, estetika, moral, religius
d. estetika, kebaikan, religius, kenikmatan
e. kebaikan, religius, vital, estetika

30. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak dan normative yaitu …
a. nilai dasar
b. nilai instrumental
c. nilai praksis
d. nilai dasar dan nilai instrumental
e. nilai instrumental dan nilai praksis

31. Bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi cita-cita normative penyelenggaraan Negara, di mana visi atau arah penyelenggaraan berbangsa dan bernegara diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai Pancasila. Hal ini merupakan makna Pancasila sebagai …
a. Ideologi Nasional
b. Identitas Nasional
c. Dasar Negara
d. Tujuan Nasional
e. Konsensus Nasional

32. Pancasila itu dalam dirinya sendiri merupakan kesatuan yang majemuk tunggal , dalam arti ini Pancasila memenuhi salah satu syarat ilmiah yakni …
a. contradictionis
b. bersistem
c. bermetoda
d. spesifik / unik
e. dapat dibuktikan

33. Pasal dalam UUD 1945 yang berisi hak dan kewajiban pembelaan Negara adalah …
a. pasal 26 ayat 1
b. pasal 27 ayat 3
c. pasal 28
d. pasal 30 ayat 1
e. pasal 31 ayat 1

34. Makna Pancasila sebagai dasar Negara telah bergeser pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni …
a. sebagai legitimasi kekuasaan
b. sebagai lambang persatuan
c. sebagai slogan bermasyarakat
d. sebagai syarat bernegara
e. sebagai perhiasan hidup

35. Pengakuan yang tulus dari para pendiri negara tentang kemerdekaan yang telah Indonesia peroleh tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yakni …
a. pada alinea pertama
b. pada alinea kedua
c. pada alinea ketiga
d. pada alinea keempat
e. pada alinea pertama dan kedua
By 141108