Resume Materi PKn *

PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI

(Materi PKn kelas XII IA-IS SMA semester Genap)

1. Pengertian

Pers berasal dari bahasa Belanda, yang artinya menekan atau mengepres. Sedangkan press dari bahasa Inggris dan Amerika. Pers dan press mempunyai arti yang sama yakni menekan atau mengepres. Naskah atau berita yang dimuat di surat kabar atau majalah diartikan sebagai masuk dalam pers. Kata pers atau press berasal dari cara kerja percetakan pada jaman dahulu. Menurut Simorangkir arti pers adalah :

a. pers dalam arti sempit, hanya terbatas pada media cetak

b. pers dalam arti luas, bukan saja menyangkut media cetak tetapi juga media elektronik

2. Fungsi dan Peranan Pers

Secara umum fungsi pers adalah sebagai berikut :

a. Memberi informasi, dengan membaca surat kabar, majalah, tabloid, melihat TV atau mendengarkan radio masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang beraneka ragam, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Mendidik, tulisan yang dimuat pers dapat mendidik masyarakat atau pembacanya dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

c. Memberi control, pers dapat melaksanakan atau memberikan control social dan menyampaikan berbagai kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena besarnya pengaruh pers dalam mempengaruhi opini public dapat dikatakan pers merupakan kekuatan atau pilar ke empat dalam system demokrasi yang patut diperhitungkan setelah legislative, eksekutif, dan yudikatif.

d. Menghubungkan atau menjebatani, sebagai penghubung/jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya, lebih-lebih bila melalui jalur kelembagaan tidak tersalurkan.

e. Memberi hiburan, bukan hal-hal yang lucu saja tetapi dalam arti yang lebih luas lagi, seperti memberi rasa puas, menyenangkan, dan membanggakan.

g. Sebagai lembaga ekonomi.

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, pasal 6 bahwa peranan pers nasional adalah :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

b. menegakkan demokrasi, supremasi hukum, dan HAM serta menghormati kebhinnekaan

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3. Masyarakat Demokrasi

Secara umum demokratis bermakna bahwa segala sesuatu dalam masyarakat itu dilakukan dari, oleh, dan untuk semua anggotanya. Semua dilakukan berdasarkan aturan hukum yang disepakati.

Ciri-ciri pemerintahan negara yang menganut rule of law :

a. melindungi atau menjamin hak asasi warga negara

b. mempunyai perwakilan rakyat yang representative

c. anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis

d. adanya pendidikan kewarganegaraan (civics education )

e. masa jabatan pemegang pemerintahan dibatasi oleh periode tertentu

Pers dalam menyampaikan informasi tidak akan dilakukan secara vulgar dan sebebas-bebasnya, tetapi dengan memperhatikan asas kelaziman informasi, yaitu asas praduga tak bersalah dalam berita kasus pidana. Contoh pemberitaan nama tersangka ditulis inisialnya saja, korban atau pelaku kejahatan ditampilkan dalam bentuk agak dikaburkan atau tertutup matanya. Semua itu dalam rangka jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

DPR yang representative, artinya yg benar-benar mencerminkan sebagai wakil rakyat, suaranya akan didengar dan diketahui oleh masyarakat melalui pers.

Ciri-ciri masyarakat demokratis :

a. sikap hidup warganya terbuka

b. kritis terhadap informasi

c. tidak mudah terprovokasi

d. memiliki sikap tenggang rasa dalam kebersamaan

e. menghargai nilai-nilai kemanusiaan

4. Pers dalam Masyarakat Indonesia yang Demokratis

a. Sistem Pers Komunis

Sistem ini berlaku di Eropa Timur, terutama sebelum runtuhnya Uni Soviet, seperti Rusia, Bulgaria, Cekoslovakia, dan RRC. Di sini pers berfungsi sebagai sarana propaganda dan alat perjuangan faham komunis. Beritanya mencerminkan nilai-nilai komunisme. Pers dikelola dan dimodali oleh pemerintah atas nama negara. Kebebasan pers tidak ada, kontrol sosial sangat kecil sekali. Jadi dalam sistem ini pers relatif bersifat otoriter.

b. Sistem Pers Liberalis

Hak kebebasan pers  benar-benar dijamin keberadaannya selaras dengan paham liberalisme, tulisannya bahkan kadang-kadang berbeda dengan kepentingan masyarakat atau pemerintah. Pemodal pers bisa dari pemerintah atau swasta, atau dari keduanya. Kontrol sosial benar-benar berlaku bebas, seperti kritik-kritik tajam baik ditujukan kepada perseorangan, lembaga, maupun pemerintah. Sistem ini berlaku di Australia, Inggris, dsb.

c. Sistem Pers Kapitalis

Perkembangan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dengan liberalisme, namun dalam sistem pers terdapat perbedaan. Keberadaan pers di negara kapitalis berfungsi mendukung kelangsungan hidup idiologi kapitalis tsb.  Individualisme dijunjung tinggi, hal ini memunculkan kebebasan mengembangkan usaha sendiri/swasta, sehingga mampu bersaing secara bebas ( free fight liberalism ). Dalam bidang usaha/ekonomi berlaku homo homini lupus yakni yang kuat dapat bertahan hidup, dan yang lemah akan kalah dan mati, demikian pula pers. Di sini pers diselenggarakan pihak swasta pemilik modal sehingga pemerintah sulit mengontrol pers. Pers berfungsi sebagai media bisnis dan strategis. Contoh sistem pers Amerika Serikat.

d. Sistem Pers Bertanggung jawab

Sistem pers ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial dan bahwa setiap manusia melekat pada dirinya hak asasi yang tidak bisa dilaksanakan dengan mutlak.

1) Pers dan Masyarakat Saling Membutuhkan, pers butuh pembaca sebagai sumber pemasukan baik dari iklan maupun pemasaran, masyarakat butuh informasi dan juga penyebaran informasi. Kewajiban dan tanggung jawab pers tercantum dalam kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia, juga undang-undang pers dan peraturan hukum lainnya.

2)  Hak Jawab atas Suatu Berita, hak jawab adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan pada sebuah atau beberapa penerbitan. Hak jawab ini ditujukan kepada media yang merugikan seseorang agar memuat bantahan dari mereka yang dirugikan. Tentang hak jawab, pasal 4 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa setiap pemberitaan yang ternyata tidak benar harus dicabut atau diralat, dan pihak yang dirugikan wajib diberi kesempatan untuk menjawab atau memperbaiki pemberitaan yang dimaksud.

3)   Hak Tolak, hak tolak disebut juga hak ingkar wartawan. Hak tolak tidak berlaku dalam kaitannya dengan hal-hal yang membahayakan kepentingan negara. Hak tolak jika ada orang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa, biasanya yang bersangkutan penasaran ingin tahu sumber berita itu dan siapa yang membocorkan informasi itu melalui media massa. Kemudian orang yng merasa dirugikan tadi menghubungi media massa yang memuat berita itu untuk mengetahui sumber beritanya. Pihak redaksi tidak bersedia memberitahukannya, karena wartawan mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, seperti nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya. Hak tolak juga dimiliki oleh profesi lainnya seperti dokter, rohaniwan, dan notaris ( pasal 120 / 2  KUHP ) ”Dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”

5. Perkembangan Pers di Indonesia

Pada tanggal 7 Agustus 1774 terbit surat kabar pertama ”Bataviasche Novelles en Politique Raisonemnetan”.  Muncul beberapa surat kabar berbahasa Melayu, Slompet Melajoe, Bintang Soerabaja (1861), dan Medan Prijaji (1907). Surat kabar Tionghoa pertama kali muncul adalah Li Po (1901), kemudian Sin Po (1910).

Koran pertama yang menyiarkan teks Proklamasi Kemerdekaan dan Maklumat Komite Nasional Indonesia adalah ”Soeara Asia” (18 Agustus 1945).  Berita ini oleh Jepang diperintahkan dicabut tetapi redaksinya membangkang dan akhirnya berita itulah yg menggelorakan semangat kemerdekaan di tanah air.

Sesudah itu surat kabar nasional yang memuat teks proklamasi adalah ”Tjahaja” (Bandung), ”Asia Raya”(Jakarta), ”Asia Baroe” (Semarang), dan ”Soeara Asia”(Surabaya).  Pada tanggal 22 Agustus 1945 semua surat kabar nasional memberitakan pengumuman resmi penguasa militer Jepang di Indonesia mengenai penyerahan kekuasaan secara resmi dari tangan Jepang.

Sejalan dengan perkembangan politik dan letatanegaraan Indonesia, dunia pers kita mengalami berbagai sistem :

a. Tahun 1945 – 1956  dianut sistem pers liberal dengan demokrasi liberal

b. Tahun 1956 – 1960  dianut sistem pers otoriter dengan demokrasi terpimpin

c. Tahun 1960 – 1965  dianut sistem pers quasi komunisme markisme dalam pemerintahan

Dalam masa pemerintahan Orde Baru berlaku sistem pers :

a. Tahun 1967 – 1975  dianut sistem pers Indonesia yang bebas (hanya 8 tahun)

b. Tahun 1975 – 1997  dianut sistem pers otoriter (terjadi pemusatan politik )

Di masa Reformasi (pasca orde baru) :

-         pers mengalami kebebasan

-         kehidupan politik diwarnai multi partai seperti halnya dalam demokrasi liberal

-         sistem perijinan dicabut sehingga semua orang berhak menerbitkan media massa

-         bahkan pada masa Gusdur departemen penerangan dihapus dengan alasan pers harus melaksanakan swakelola karena pers merupakan milik publik sehingga publiklah yang mengatur pers itu sendiri.

Sistem pers yang ideal adalah yang didasarkan pada sistem idiologi dan kultur kebudayaan sendiri, yaitu Pancasila. Sistem Pers Pancasila adalah sistem yang bebas dan bertanggung jawab (kebebasan yang disertai pertanggungjawaban sosial)

Fungsi dan peran pers di negara Pancasila :

a. sebagai media penyampai informasi yang efektif

b. sarana komunikasi dan penyampai informasi yang bertanggung jawab

Berita yang ideal ialah :

1. bersumber pada fakta yang benar dan disusun secara wajar

2. tidak didramatisasi sehingga dapat menyusahkan sumber berita, kesimpangsiuran, bahkan konflik sosial

3. beritanya obyektif, enak dibaca oleh semua pihak.

6. Kode Etik Jurnalistik dan Asas-asasnya

Etika dan hukum belum otomatis menjamin terwujudnya pers yang tanpa cela, pengelola pers juga membutuhkan profesionalisme.  Kode etik adalah norma yang berlaku dan disepakati dalam suatu profesi tertentu.  Kode Etik Jurnalistik PWI ialah suatu kode etik profesi wartawan Indonesia yang harus dipatuhi. Hukum ialah seperangkat aturan yang dibuat, disahkan, serta dikeluarkan dan dipaksakan berlakunya oleh negara, mengikat secara hukum kepada semua warga negara dan dikenai sanksi bagi pelanggarnya.

Perbedaan Kode Etik dan hukum :

No Aspek Kode etik Hukum
1 Sanksi bagi pelanggarnya Mengatur tanpa disertai sanksi yang konkret bagi pelanggarnya (sanksi bersumber dari nurani pelaku pelanggaran) Mengatur dan mempunyai sanksi konkret dan tegas dan diatur dalam UU (hukuman fisik)
2 Daya jangkauan Terbatas pada kalangan tertentu saja, norma yang berlaku khusus di kalangan profesi tertentu Berlaku dan mengikat semua warga negara (hukum yang bersifat publik)
3 Prosedur pembuatannya Diputuskan oleh pranata (organisasi profesi) yang bersangkutan sesuai aturan organisasi. Dibuat oleh organ negara yang diberi wewenang sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

7. Asas-asas Kode Etik Jurnalistik PWI

a. asas profesionalistas

1) tidak memutarbalikkan fakta, tidak memfitnah

2) berimbang, adil dan jujur

3) mengetahui perbedaan kehidupan pribadi dan kepentingan umum

4) mengetahui teknis penulisan yang tidak melanggar asas praduga tak bersalah serta

tidak merugikan korban kesusilaan

5) mengetahui kredibilitas nara sumber

6) sopan dan terhormat dalam mencari berita

7) tidak melakukan plagiat

8) meneliti semua kebenaran bahan berita terlebih dahulu

9) tanggung jawab moral besar ( mencabut sendiri berita yang salah walaupun tanpa

ada permintaan.

b. asas nasionalisme

1. prioritas kepentingan umum, mendahulukan kepentingan nasional

2. pers bebas mengkritik pemerintah sepanjang hal itu untuk kepentingan nasional

3. mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara

4. memperhatikan keselamatan keamanan bangsa

5. memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa

c. asas demokrasi

1. pers dapat berisi promosi tetapi pers tidak boleh menjadi alat propaganda

2. harus cover both side

3. harus jujur dan berimbang

d. asas religius

1. dalam pemberitaannya tidak boleh melecehkan agama

2. menghormati agama, kepercayaan, dan keyakinan agama lain

3. beriman dan bertakwa

8. Kode Etik Periklanan

a. publikasi reklame dengan maksud memperkenalkan / memberitahukan sesuatu melalui media massa ( pers )

b. harus bersifat membangun, bermanfaat, bermoral

c. harus melindungi hak dan kehormatan publik

d. 1. iklan ditolak atau dibatalkan karena :

1) tidak jujur, menipu, menyesatkan, dan merugikan baik secara moral maupun umum

2) melanggar hukum

3) merusak pergaulan, kepribadian, dan martabat seseorang

4) merusak kepentingan nasional

5) bertentangan dengan kode-kode profesi golongan lain

6) iklan politik yang destruktif

2. dijamin tidak bocor sebelum dimuat

3. diutamakan iklan yang mengabdi kepada kepentingan umum

4. diwajibkan meralat kembali iklan yang salah pasang

5. mencabut iklan-iklan dengan alamat palsu dengan itikad tidak baik

e. harus jelas ditandai dengan kata-kata ”Ini adalah iklan”

f. pers berhak menolak iklan yang menyalahi penerbitan pers dan kode etik periklanan ini

g. pemasangan iklan harus dengan persetujuan pemasang iklan ybs.

h. 1. perusahaan pers mengenal adanya biro iklan dan kolportir

2. biro iklan harus mendapat pengakuan dari organisasi pers ybs. dan kolportir oleh satu

atau lebih perusahaan surat kabar

i. pengawasan penataan iklan dilakukan oleh dewan kehormatan SPS .

9. Upaya Pembinaan Pers yang Bebas dan Bertanggung jawab

Pers dipegang/dikuasai pemerintah cenderung membela kepentingan penguasa dan melanggar hak asasi manusia warga negaranya. Pers bebas tak terkendali mengarah terbentuknya pers liberal dan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (persaingan bebas)

Oleh karena itu di Indonesia ada upaya-upaya dan pembatasan-pembatasan untuk mengendalikan agar pers tidak terlalu bebas atau kebebasan yang berlebihan, antara lain dengan cara :

a. Pembuatan Undang-undang Pers

Setiap undang-undang bertujuan mengatur hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam dunia pers pihak-pihak yang berkepentingan adalah pemerintah, rakyat (warga masyarakat), dan para pengelola pers. Pers di Indonesia adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab (free and responsible press).

Pada masa orde lama pers dikuasai pemerintah, pada masa orde baru, pada awalnya ada kebebasan pers tetapi lama-lama mengarah kepada pers yang dikuasai pemerintah. Pada masa reformasi, pers mengalami perubahan yang mendasar dalam wujud deregulasi menuju kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Dengan UU No.40 th 1999 tentang Pers, dan UU No.32 th 2002 tantang Penyiaran, kini keberadaan pers semakin terjamin.

b. Memfungsikan Dewan Pers sebagai Pembina Pers Nasional

Dewan Pers mempunyai tugas dan tanggung jawab membina kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab serta kemajuan pers Indonesia. Profesionalisme wartawan ditingkatkan, dan kode etik dijadikan acuan dalam kerja pers dan kewartawanan. Pers yang tidak mengindahkan dua hal tersebut akan langsung berhadapan dengan masyarakat di negara hukum yang demokratis ini.

c. Penegakan Supremasi Hukum

Pemberdayaan masyarakat untuk memahami hukum dan hak asasi manusia dinilai sangat penting, sehingga dukungan terhadap penegakan supremasi hukum dan kepercayaan pada pemerintah semakin kuat, termasuk dalam kaitannya dengan kehidupan pers akan sangat membantu perkembangan pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab.

d. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Rakyat akan Hak-hak Asasi Manusia.

Pers yang tidak  sejalan dengan kesadaran tersebut akan semakin ditinggalkan masyarakat pembacanya. Informasi yang benar, santun, dan menarik  menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan berperadaban.

10. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa

Contoh bentuk penyalahgunaan tsb :

1) penyiaran berita/informasi yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik

2) peradilan oleh pers (trial by press)

3) membentuk opini yang menyesatkan

4) bentuk tulisan/siaran bebas yang bersifat provokatif

5) pelanggaran terhadap ketentuan UU Hukum Pidana

- delik penghinaan presiden dan wakil presiden

- delik penyebar kebencian

- delik penghinaan agama

- delik kesusilaan/pornografi

6) iklan yang menipu

11. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa bagi Pribadi, Masyarakat, Bangsa, dan Negara

a. Bagi Kepentingan Pribadi

Nama baik seseorang bisa dirugikan dengan adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi. Terkadang walaupun informasi itu sudah diralat, hal itu tidak cukup berpengaruh untuk mengubah nama baik seseorang yang telah tercemar.

b. Bagi Kepentingan Masyarakat

Masyarakat dapat tertipu karena mendapat informasi yang gak benar dan terpengaruh walaupun informasi itu gak benar karena hal itu diinformasikan secara besar-besaran dan berulang-ulang. Masyarakat tdk mendapatkan informasi yang seimbang.

c. Bagi Kepentingan Bangsa dan Negara

Pengungkapan kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara dilakukan dengan sangat tajam melebihi kewajaran tentu akan merugikan bangsa dan negara, terlebih jika tulisan itu tidak berdasarkan fakta yang benar. Hal semacam ini akan menimbulkan dampak seperti berikut :

1) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang karena tidak   percaya terhadap pemerintah. Akhirnya sikap dan partisipasi masyarakat akan menurun.

2) Kepercayaan Luar Negeri luntur. Akhirnya minat kerja sama juga menurun, selanjutnya akan menyulitkan bangsa kita di forum internasional. Lebih parah rakyat menjadi terabaikan kesejahteraannya dan kurang terpenuhi kebutuhan pokok rakyat

Tugas :

1. Deskripsikan fungsi dan peranan pers dalam masayakat Indonesia !

2. Sistem pers manakah yang pernah berlaku di Indonesia? Diskripsikan jawabanmu !

3. Berikan lima perbedaan antara pers liberalis dengan pers komunis !

4. Apakah sanksi bagi wartawan yang salah menulis dalam pemberitaan ? Apa alasannya !

5. Deskripsikan bagaimana sistem pers di Indonesia sesudah era reformasi saat ini !

6. Mengapa pers pada masa penjajahan Belanda dan Jepang kurang berkembang ? Alasannya?

7. Berikan penjelasanmu mengapa pers di Indonesia mengikuti asas bebas dan bertanggung jawab sosial ?

8. Deskripsikan kondisi pers di masa orde baru dan di masa reformasi !

9. Berikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut UU No. 9 Th 1998 !

10. Deskripsikan lima alasan mengapa penulisan berita di media massa harus mengindahkan kode etik jurnalistik !

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: